Lewat Partai Demokrat, Daisy Kembali Maju Nyaleg DPR RI

SURABAYA (Mediabidik) – Tahun 2004 lalu, DPRD Jawa Timur punya wakil rakyat dari Partai Demokrat perempuan usia sekitar 20 tahun-an. Namanya Daisy Margareth Silano. Lama tidak terdengar kiprahnya, kini Daisy kembali didapuk menjadi calon anggota legislatif DPR RI Dapil I Surabaya - Sidoarjo Nomer Urut 2 melalui Partai Demokrat.

"Saya berterimakasih atas kepercayaan dan penugasan yang diberikan Partai Demokrat dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saya akan perjuangkan nama baik Partai Demokrat di dapil saya sehingga rakyat bisa mempercayakan aspirasi mereka melalui saya," cetus Daisy Margareth Silano, Jumat (16/11) saat ditanya tentang alasan come back kanca Pemilu 2019.

Pada tahun 2004, Daisy (di usia 23 tahun) terpilih sebagai anggota DPRD Jatim dan bertugas di Komisi E membidangi kesejahteraan rakyat. Usai mengabdi sebagai anggota legislatif di DPRD Jatim hingga tahun 2009,, Daisy hijrah ke Jakarta untuk mempelajari dan terjun langsung di politik nasional.

"Selama ini saya tetap bersama Partai Demokrat, dulu sempat menjadi tenaga ahli di Fraksi Partai Demokrat DPR RI," cetusnya.

Sosok dibalik layar lolosnya Partai Demokrat dan para calegnya di Pemilu Serentak 2019 ini mengaku akan rajin meet the people masyarakat Surabaya dan Sidoarjo di masa kampanye 2019 nanti.

"Saya sudah biasa kerja siang malam, ketemu masyarakat dan akan menjadi bagian untuk memperjuangkan semangat kaum millennial agar bermanfaat bagi masa depan mereka sendiri dan juga bangsa ini," ujar gadis cantik yang sampai 37 tahun ini betah dengan status single ini. (Rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog