Skip to main content

KPU Kota Surabaya Siap Distribusikan Kotak Suara Bulan Maret 2019

SURABAYA (Mediabidik) – Untuk memastikan kesiapan pemilu serentak pada 2019 mendatang, Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kota Surabaya persiapkan gudang penyimpanan logistik pemilu yang ada di kawasan pergudangan Fira 51 Jalan Nambangan No 173-175 kelurahan Kedumg Cowek kecamatan Bulak Surabaya.

Ketua KPU Surabaya Nur Samsi menjelaskan, jadi secara umum KPU Surabaya merencanakan sebagian besar persiapkan pemilu serentak pemilu 2019 ditahun 2018 ini.

"Kelengkapan TPS yang dipersiapkan KPU ditahun 2019, dalam bentuk kotak suara, bilik suara, bantalan coblos, alat coblos dan tinta yang hari ini sudah masuk ke KPU kabupaten/kota. Tinggal surat suara yang masih berproses di KPU RI. " ujar Nur Samsi, Selasa (27/11/2018).

Dia juga menyampaikan, dengan demikian, maka secara umum terkait dengan logistic KPU telah siap memfasilitasi hak pilih warga negara yang akan digunakan pada tanggal 17 April 2019.

"Alhamdulilah untuk kota Surabaya baik itu kotak suara, bilik maupun tinta yang hari ini sudah sampai di gudang KPU Surabaya sudah seratus persen," ungkapnya.

Nur Samsi menambahkan untuk distibusi kotak suara, KPU Surabaya memastikan pada bulan Maret sudah terdistribusi di kecamatan - kecamatan yang ada di Surabaya.

"Distribusi kotak suara kita upayakan bulan Maret sudah terdistribusi ke masing - masing kecamatan. Dan proses perakitan juga di kecamatan." pungkasnya.

Lanjut Ketua KPU Surabaya, untuk kotak suara yang sudah terkirim untuk TPS dari total 8.146 x 5 ditambah dengan jumlah kotak yang dibutuhkan di masing-masing kecamatan rata-rata 22, jadi total 41,772 ribu yang sudah terkirim di KPU Surabaya.

"Sementara biliknya, sejumlah 4 x 81.146 ribu, sementara tinta yang sudah terkirim 81.146 x 2. Sudah klop semua." paparnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...