Skip to main content

DPRD Jatim Minta Bank Jatim Perbaiki Kinerjanya

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Jatim menyoroti kinerja Bank Jatim. Pasalnya, kinerja BUMD milik Pemprov Jatim tersebut perlu ditingkatkan terlebih menjelang 2019 mendatang.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Irwan Setiawan mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang harus diperbaiki manajemen Bank Jatim sebagai BUMD milik Pemprov Jatim sebagai BUMD penyumbang pendapatan terbesar bagi APBD Jatim.
"Kami akui kalau laba bank Jatim mengalami pertumbuhan 4 persen per September 2018 ini mencapai Rp 1, 06 T. Tapi NPL (Non Performing Loan) atau tunggakan tahun 4,25 dimana sebelumnya 4,6. Kami berharap direksi bisa menekan NPL tersebut dimana idealnya perbankan batas maksimalnya diatas 5. Kami berharap pihak bank Jatim bisa menekan mencapai 2,"ungkap pria yang juga sekretaris DPW PKS Jatim di Surabaya, Jumat (2/11/2018).
Pria kelahiran Banten ini juga menyoroti kinerja bank Jatim dalam proses pendirian BUS (Bank Umum Syariah). " Kami selama ini dijanjikan terus oleh dirut kalau akan Spin Off. Tapi tak kunjung terealisasi. Ini yang kami pertanyakan ke pihak bank Jatim. Pihak Bank Jatim selalu menjanjikan spin off sejak tahun 2016 sampai sekarang tak terealisasi,"sambungnya.
Diungkapkan oleh Irwan, setelah koordinasi intensif dengan pihak OJK dan Kemendari telah diberikan jalan keluar untuk realisasi pendirian BUS." Dari OJK kami diberikan solusi agar pihak Bank Jatim penyertaan modal dari bank jatim lewat BUS tidak harus satu waktu bisa diangsur 3 kali. Jika 500 M yang disetorkan tentunya tak mencukupi bagi APBD Jatim maka OJK memperbolehkan penyetoran awal Rp 200 M. Hal ini segera terealisasi pada tahun 2019,"jelasnya.
Sedangkan dari pihak Kemendagri, sambung Irwan Setiawan, untuk pendirian BUS tersebut diperlukan sebuah perda. "Akhirnya dengan pihak Kemendagri disepakati untuk membuat perda. Komisi C DPRD Jatim akan mengusulkan perda tersebut akan diusulkan tanggal 5 November 2018. Harapannya perda tersebut didok pada tanggal 28 November 2018 bersamaan dengan penggedokan APBD Jatim 2019 mendatang," pungkasnya.(Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni