Skip to main content

Untuk Menangkan Pemilu 2024, Akbar Tanjung Minta Kader Golkar Rajin Menyapa Masyarakat

Mediabidik.com - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung meminta kader Golkar rajin menyapa masyarakat menjelang Pemilu 2024 saat memberikan pembekalan pengurus DPD Partai Golkar di Kota Surabaya, Kamis (13/1/2022). 

"Kader Golkar harus memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, karena mengetahui apa yang menjadi kehendak masyarakat adalah kunci dalam memenangkan pemilu," kata Akbar Tanjung di gedung DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Kamis (13/1/2022).

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, kader partai Golkar harus terus mempertahankan ideologi pembangunan yang berdasarkan Pancasila karena sejak Partai Golkar dibentuk tidak menganut ideologi politik aliran.

Untuk itu, lanjut dia, kader Partai Golkar dimanapun berada harus terus berjuang mempertahankan keberagaman Indonesia

"Golkar harus terus mempertahankan kemajemukan, karena pondasi besar bangsa Indonesia adalah keberagaman" ujarnya.

Akbar Tanjung mengatakan, Pemilu 2024 merupakan momentum Partai Golkar untuk bisa meraih hasil maksimal, mengingat soliditas yang ada, dan kerja kepartaian yang terus dilakukan, untuk itu pihaknya meminta agar DPD Partai Golkar di kabupaten dan kota untuk terus berkonsolidasi dan terus hadir ditengah masyarakat.

"Guna merealisasikan ideologi pembangunan, maka Partai Golkar harus memenangkan pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2024," ujarnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, dalam usia yang tidak lagi muda, namun Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung masih terus keliling Indonesia untuk membakar semangat kader dalam menyongsong pemilu tahun 2024.

"Tentu ini menjadi pecutan semangat kami agar bekerja lebih giat lagi agar meraih hasil maksimal dalam pemilu," katanya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah figur Nasional yang lahir di Kota Surabaya. Untuk itu, kata dia, pihaknya semakin termotivasi untuk mengantarkan arek Suroboyo menjadi Presiden pengganti Jokowi dalam Pemilu 2024.

"Presiden Pertama lahir di Kota Surabaya, yakni Bung Karno, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita semua, kami bisa mengantarkan kembali Arek Suroboyo menjadi Presiden dalam pemilu tahun 2024," katanya. (Pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...