Skip to main content

Demo di PN, Warga Lidah Kulon, Minta Hakim Bersertifikasi Lingkungan Pimpin Sidang Besok

Mediabidik.com - Warga Lidah Kulon, Surabaya, bersama Aliansi Selawase (Selamatkan Waduk Sepat) lakukan demonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Koordinator Aksi Joni Almer mengkonfirmasi bahwa tuntutan massa adalah hakim yang memimpin sidang gugatan lingkungan harus bersertifikasi lingkungan. 

"Kami meminta hakim yang memimpin sidang esok hari bersertifikasi lingkungan, karena ini adalah isu lingkungan," katanya saat aksi di Depan PN Surabaya, Selasa, (4/1/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC GMNI Surabaya Refi Achmad Zuhair berpendapat bahwa permasalahan Waduk Sepat adalah kasus perampasan. 

"Begini, Waduk Sepat merupakan kawasan lindung setempat yang menjadi tempat penampungan air dan sumber air yang dalam kearifan lokal setempat menjadi waduk yang di 'sakralkan'. Sehingga kasus Waduk Sepat adalah kasus perampasan ruang dan lingkungan hidup," katanya. 

Salah satu massa aksi dalam orasinya menganggap pemerintah pro pemodal di tengah permasalahan Waduk Sepat.  

"Kredibilitas pengadilan diuji oleh permasalahan waduk sepat Lidah Kulon karena kita tahu Pemerintah masih berpihak ke pemodal," ungkapnya. 

Massa mengancam akan menduduki PN Surabaya hingga pihak PN mengabulkan tuntutan massa. "Kita akan menduduki Pengadilan Negeri sampai pihak pengadilan memberi jawaban," tegas salah satu orator. 

Diketahui, Rabu besok (5/1/2022) merupakan sidang pertama gugatan lingkungan terhadap pembangunan perumahan Citraland di Waduk Sepat. 

Dan Aliansi Salawase adalah gabungan dari beberapa elemen organisasi. Diantaranya adalah Walhi Jatim, LBH Surabaya, GMNI, Lamri, KASBI, PMKRI, dan PMII.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh