Politisi PKB ini mengakui, kalau ada toleransi dari Pemkot Surabaya di tahun 2021. Karena relaksasi ketika trend kasus penularan Covid-19 sedang tinggi, sebagai upaya stimulus memacu pertumbuhan ekonomi. "Tapi sekarang kan situasinya berbeda, penularan kasus Covid-19 landai, jadi mau apalagi," jelasnya.
Mahfudz menduga, para pengusaha mini market ini sengaja enggan memperbarui ijin usahanya. "Karena banyak mini market yang melanggar aturan karena tidak sesuai peruntukan. Misalnya ijin pemukiman tapi dijadikan tempat usaha, ijin pergudangan dijadikan tempat usaha, atau jarak mini market kurang dari 500 meter dari pasar tradisional," ujarnya.
Kondisi ini merupakan preseden buruk kalau pemkot Surabaya enggan bertindak. "Pemkot Surabaya harus bertindak tegas dengan menutup mini market yang melanggar tersebut" tegasnya.
Karena bisa jadi para pengusaha ini akan meremehkan ijin usaha. "Bisa jadi mereka menganggap tidak perlu ada ijin usaha, karena toh dibiarkan saja," terang Mahfudz.
Mahfudz menegaskan, kalau hal ini terjadi, maka akan berdampak pada pendapatan disektor pajak yang bisa mengganggu APBD kota Surabaya. "Hitung saja berapa pendapatan pemkot Surabaya yang hilang kalau mereka tidak membayar pajak dari ijin usahanya tersebut. "tambahnya.
Selain itu permasalahan lain yang juga menggangu pendapatan pemkot Surabaya dari sektor pajak adalah, peruntukan mini market sebagai cafe. "Ini melanggar karena ijin mini market dan cafe itu berbeda. Cafe ijinnya yaitu restoran," pungkasnya.
Mahfudz mengaku pernah mengingatkan terkait persoalan ini ke pemkot Surabaya di awal Januari 2022. Namun hanya dijawab segera ditindak lanjuti. "Tapi saya tidak tahu tindakannya sampai dimana. Ini sudah jelas ijinnya sudah habis ya ditutup. Kita ingin para pengusaha di Surabaya tertib administrasi. "pungkasnya.
Comments
Post a Comment