Skip to main content

Dewan Minta Eri Cahyadi Luruskan Perubahan Nama Balai Pemuda Menjadi Alun-alun Surabaya

Mediabidik.com - Kalangan DPRD kota Surabaya tak setuju, bila kompleks bangunan yang dulu bernama Balai Pemuda kini beralih menjadi Alun-Alun Surabaya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony, gedung cagar budaya itu menyimpan sejarah yang panjang, sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi wali kota untuk meluruskan.

"Saya bertanya-tanya, pertimbangan dari mana sehingga saat itu dipakailah nama Alun-Alun Surabaya. Untuk itu, saya mendorong Wali Kota Eri Cahyadi untuk meluruskan, karena wali kota saat itu mendapat rekomendasi dari orang yang kurang tepat," ucap Thony, Senin (17/1/2022).

Thony bahkan sempat heran, sewaktu dia mendapati papan nama Alun-alun Surabaya sudah terpasang di kompleks Balai Pemuda. Sebab awalnya dia mengira, rencana pemkot era Tri Rismaharini membuat Alun-alun Surabaya ialah di seberang Balai Pemuda, yang status lahannya masih dalam sengketa.

"Sewaktu mendapati nama alun-alun dipasang di situ, saya sempat gumun. Sampai pada saat berkendara saya reflek berhenti di depannya, dalam benak saya bertanya, yang mengusulkan nama Balai Pemuda berubah jadi Alun-alun Surabaya itu dulu dukun darimana, kok bisa sehebat itu merubah sejarah," cetus dia.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, nama Balai Pemuda pertama kali disematkan sejak 1957. Namun jauh sebelum itu, kompleks gedung yang dibangun pada 1907 tersebut sempat dikuasai oleh para pemuda Surabaya, dipakai untuk berperang melawan penjajah.

Gedung Balai Pemuda pernah menjadi markas arek-arek Suroboyo yang tergabung dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). Tempat untuk mengatur strategi dan konsolidasi. Hingga terjadi pertempuran sengit dengan tentara Belanda pada 1945.

"Setelah merdeka, gedung Balai Pemuda kemudian pada 1980 dimanfaatkan untuk aktivitas kesenian. Karena itu, spirit perjuangan yang terkandung dalam gedung Balai Pemuda tidak boleh hilang, jangan sampai kemudian Pemkot Surabaya disebut ahistoris (berlawanan dengan sejarah, red)," tandas Thony.

Sebelumnya, para pegiat sejarah, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang tergabung di dalam Begandring Soerabaia menolak pemakaian nama Alun-alun Surabaya. Hal itu lantaran dinilai mengaburkan sejarah Balai Pemuda. Sehingga para pegiat sejarah mendesak agar nama Alun-alun Surabaya segera diganti.

"Kembalikan saja ke nama Balai Pemuda. Perkara dalam komplek tersebut ada fasilitas-fasilitas yang beragam, namanya nanti bisa disesuaikan dengan masing-masing fasilitas yang ada. Misalnya di komplek Balai Pemuda ada fasilitas masjid, maka nama masjidnya bisa dituliskan ke sebuah papan nama. Jika ruang bawah tanah yang baru itu mau dikatakan sebagai alun alun, maka di bagian ruang bawah tanah bisa diberi papan nama Alun-alun Bawah Tanah," cetus pemerhati cagar budaya Kuncarsono Prasetyo. (bin)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni