Skip to main content

Fatkur : Peningkatan Layanan Kelurahan Harus di Support oleh People dan System Development

Mediabidik.com - Hearing terkait peningkatan pelayanan di kelurahan, di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Rabu (5/01/2022) yang dihadiri oleh kepala Bappeda Litbang, Sekertaris BKD Surabaya serta Kabag Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Salah satu Implikasi dari Penurunan beberapa urusan ke tingkat kecamatan dan kelurahan adalah diturunkannya beberapa SDM OPD, baik ASN maupun tenaga kontrak (OS) ke tingkat kelurahan, dengan harapan terjadinya peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

"Permasalahan warga sebisa mungkin selesai ditingkat kelurahan dan tidak perlu lagi diangkat ketingkat lebih atas. Itulah salah satu target penurunan beberapa ASN dan OS ke tingkat kelurahan. "papar Febrina. 

Hal senada disampaikan Arief Budiarto Kabag Pemerintahan dan Kesra menambahkan, bahwa pemerintah sudah dan sedang melakukan mapping (pemetaan) kebutuhan SDM di masing-masing kelurahan. "Dan sudah didistribusikan berbasis analisa dari BKD." imbuhnya. 

Sementara Fatkur Rohman anggota Komisi A mengingatkan bahwa ketika ada sebuah target baru, dalam hal ini adalah peningkatan pelayanan melalui penguatan institusi kelurahan, pasti harus diikuti dengan beberapa perubahan yang mendukung agar target tersebut bisa tercapai.

"Program Pemkot untuk mendekatkan layanan ke warga melalui penguatan kelurahan, kita apresiasi. Namun, saya mengingatkan 3 hal yaitu people development, system development dan support sarana prasarana yang memadai di tingkat kelurahan", jelas Fatkur.

Fatkur, yang juga Wakil Ketua fraksi PKS Kota Surabaya, menjelaskan bahwa jumlah SDM di kelurahan pastinya mengalami peningkatan jumlah, misalnya 20 atau 22 personil, tentunya ini membutuhkan kapasitas kepemimpinan dari leadernya yang harus makin baik. "Karenanya BKD dalam hal ini harus fokus people development nya yaitu pada bapak dan ibu lurah, bagaimana ada kurikulum yang pas agar beliau-beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik." jelasnya. 

Yang Kedua, kata fatkur, harus ada system development pula, artinya harus ada perubahan sistem di tingkat kelurahan agar layanan yang diberikan betul-betul prima atau excellent service, warga datang terasa bahagia karena dilayani dengan baik. Penggunaan teknologi juga diperlukan untuk memperkuat kualitas layanan, ini perlu betul-betul disiapkan dari pengadaan systemnya sampai bagaimana bisa terimplementasi dengan baik. Sistem yang baik disupprot dengan SDM yang baik, maka akan prima dalam pelayanannya.

"Yang terakhir, sebagaimana temuan saya di musbangkel, banyak kondisi kelurahan yang kurang memadai dan butuh support sarana prasarana, di dapil saya, misal kelurahan Gubeng, sudah saatnya perlu renovasi fisik. Bayangkan dengan tambahan SDM yang banyak. Saya berharap pak arif bisa melakukan mapping (pemetaan) mana-mana kelurahan yang perlu di tingkatkan sarana prasarannya termasuk fisik bangunannya. "tegas Fatkur.

Adanya masukan tersebut, Sekretaris BKD mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan dari Komisi A dan akan segera menindaklanjuti serta berkoordinasi dengan pimpinan.

"Kami di BKD sebenarnya sudah melakukan pemetaan dan mengatur kembali beban kerja serta merencanakan beberapa peningkatan kapasitas SDM terutama di kelurahan, terima kasih pak atas masukan-masukannya. "ujar mamik.

Diakhir hearing Fatkur Rohman mengatakan, bahwa system development, people development dan support sarana-prasarana adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mensuksekan harapan kita semua yaitu peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama