Skip to main content

Pernah Gagal Dua Kali, Anak Tukang Bakso Lolos Jadi Pegawai Kejaksaan RI

Mediabidik.com - Perjuangan yang dicapai Ellyana Intan Ningtyas untuk menjadi pegawai Kejaksaan RI akhirnya membuahkan hasil positif, sebelumnya anak tukang bakso ini pernah dua kali gagal mendaftakan diri sebagai calon pegawai Kejaksaan RI. 

Namun kegigihan dan belajar dari kekurangan yang pernah dilaluinya, akhirnya Elly pun diterima menjadi abdi negara berprofesi sebagai Jaksa.

"Sempat dua kali mendaftar namun hasilnya gagal, namun pendaftaran pada tahun 2021 kemarin yang ke tiga kalinya, alhamdulillah diterima menjadi pegawai kejaksaan," ujar Elly, Selasa (11/01/2021).

Elly mengatakan, diterimanya menjadi pegawai kejaksaan ini tidak lepas dari doa dan dukungan orang tua, karena doa akan bisa merubah segalanya.

Ditambah kedua teman yang sudah lulus terlebih dahulu pada tahun 2020 lalu, bernama Mike anak anak penjual kopi dan Petir anak juru parkir yang saat itu daftar bersama sama saya tahun 2020  sudah diterima terlebih dahulu sebagai PNS Kejaksaan RI.

Sementara itu sang Ayah, Tukiman yang biasa di panggil Jo Bakso menuturkan, kalau dirinya orang tidak punya, rumah saja kontrak apalagi profesi saya sebagai penjual bakso keliling.

Karena keinginan anaknya sejak berusia 11 tahun itu bercita-cita menjadi pegawai kejaksaan merasa dirinya tidak mampu untuk mewujudkan keinginannya.

"Melihat tekad dan kegigihan belajar Elly, saya sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan mendoakan yang terbaik untuknya," ujar Tukiman. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni