Skip to main content

Komisi D Ingatkan Dinkes, Agar Mempersiapkan Diri Antisipasi Lonjakan Covid-19

Mediabidik.com – Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada bulan Februari mendatang, Komisi D DPRD kota Surabaya memberikan catatan khusus kepada Dinas Kesehatan agar menyiapkan diri. 

"Dalam upaya mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus. Terkait dengan prediksi Februari sebagai puncak penularan Omicron kami memberikan catatan kepada dinkes Surabaya, ini menjadi alarm bagi dinas kesehatan, "kata Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya kepada wartawan Rabu, (19/01/2022).

Khusnul meminta Dinkes untuk menyiapkan rumah sakit darurat  termasuk obat, sehingga kondisi darurat seperti sebelum-sebelumnya tidak terjadi.

"Jangan sampai kita mengalami kedaruratan seperti tahun sebelumnya, jauh-jauh hari kita harus siapkan rumah sakit dan juga siapkan RS Lapangan Tembak dan BDH yang kemarin tetap difungsikan," papar Khusnul seusai menggelar rapat secara daring dengan Dinkes tersebut.

Selain iti, Politisi PDIP ini juga meminta Pemkot mengaktifkan lagi call centre, itu merupakan sesuatu yang penting sekali saat dalam kondisi kedaruratan. 

"Bila perlu nomor kontak kepala puskesmas diketahui masyarakat karena kalau mengalami kedaruratan dan butuh kecepatan layanan seperti butuh oksigen dan lainnya tidak mengalami kesulitan seperti pada waktu sebelumnya.," imbuhnya.

Selain itu pula, lanjut Khusnul harus ada optimalisasi layanan terutama di puskesmas. "Puskesmas adalah layanan dasar sudah harus dituntaskan. Preventif promotif dan kuratifnya tetap harus jalan," ujarnya. 

Khusnul juga meminta adanya pelibatan tokoh masyarakat dikampung dan elemen masyarakat untuk bergotong royong menjaga pola hidup sehat dan bersih. "Semua elemen masyarakat harus bergotong royong," pungkasnya.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni