Skip to main content

Dewan Berharap Alun-alun Surabaya Bisa Mendongkrak PAD

Mediabidik.com - Komisi C DPRD Kota Surabaya berharap, Alun-Alun Surabaya bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Destinasi wisata baru di Kota Pahlawan ini dinilai Komisi C memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD, terutama disektor parkir tepi jalan umum.

Untuk itu, kata Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati, penataan Alun-Alun Surabaya harus terus dilakukan agar benar-benar menjadi pusat pariwisata Surabaya, karena berada di lokasi yang sangat strategis di Jl. Yos Sudarso.

"Komisi C berharap Alun-Alun Surabaya bisa menghasilkan PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum. Untuk itu kami memanggil dinas transportasi agar bisa menata parkir di sekitar Alun-Alun Surabaya."ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (04/01/22).

Aning Rahmawati menjelaskan, sebelumnya Dinas Transportasi Surabaya menyatakan bahwa, disekitar area Alun-Alun Surabaya tidak masuk dalam kategori Parkir Tepi Jalan Umum, namun ditempat kan diarea terdekat, maka Komisi C menyarankan agar segera dialihkan ke Parkir Tepi Jalan Umum.

Mengapa, jelas Aning, karena dengan dialihkannya menjadi parkir tepi jalan umum maka Pemkot Surabaya bisa mendapatkan PAD, ini sesuai dengan amanah Perda No.08 Tahun 2012 dimana disebutkan, tanpa SK Walikota Surabaya yaitu pemasukan retribusi parkir tepi jalan umum insidentil yang lokasi parkirnya sudah ditentukan Dinas Perhubungan.

"Diantarnya Sekitar Sentra Wisata Kuliner, Jalan Sedap Malam, dan Grahadi. Tiga lokasi ini yang bisa dijadikan parkir insidentil Alun-Alun Surabaya, Komisi C mendorong hal tersebut. Karena ternyata antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke Alun-Alub Surabaya sangat tinggi " tegas politisi PKS Surabaya ini.

Lebih lanjut Aning Rahmawati mengatakan, kedepan Komisi C menekankan kepada Dinas Transportasi dan Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, agar bisa terintegrasi untuk mewujudkan destinasi wisata yang ada di segi tiga emas nya Surabaya yaitu, Jl. Tunjungan dan sekitarnya.

Selain itu, jelas Aning yang bersuara bening ini, Pemkot Surabaya harus mengoptimalkan kembali Surabaya Sparkling di Bandara Internasional Juanda. Karena, Bandara Juanda merupakan pintu masuk pariwisata yang ada di Surabaya. Karena selama ini belum adanya integrasi dari tiga dinas di Pemkot Surabaya untuk meningkatkan sektor pariwisata, kami mendorong agar Pemkot Surabaya gencar melakukan promosi terutama di Bandara Juanda.

Nah dari Alun-Alun Surabaya ini, tutur Aning Rahmawati, kami berharap integrasi tersebut terwujudkan. Selam ini tidak ada integrasi antar dinas, misalnya mulai dari pengembangan wisata Kalimas yang digagas di tahun 2021, tapi belum terealisasi, ini harus dioptimalkan mulai dari Munkasel, Tunjungan, sampai tempat yang dilewat hingga finish di Alun-Alun Surabaya.

"Nah Komisi C berharap wisata Kalimas ini bisa teringrasi dengan Alun-Alun Surabaya."pungkas Aning.(pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more