Skip to main content

Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, Kuasa Hukum PT SGP Ajukan Pergantian Hakim dan Panitera

Mediabidik.com - Dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnani Hidayat, Panitera Penganti Hamdan dan Pengacara PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono, Rabu (19/1/2022) malam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai Rp140 juta sebagai uang muka pengurusan perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP). 

Menindaklanjuti kasus tersebut, kuasa hukum dari pemegang saham PT SGP, Billy Handiwiyanto hari ini Jum'at ( 21/1/2022) mendatangi kantor PN Surabaya yang ada di Jalan Arjuna.

Kedatangan Billy bertujuan meminta pada PN Surabaya untuk mengganti hakim dan panitera yang sedang menangani perkara itu.

Sebab, hakim dan panitera tersebut terjaring OTT KPK. "Kami juga memohon ada pemeriksaan ulang perkara yang sedang berjalan," katanya.

Billy menambahkan, sebenarnya perkara ini sudah masuk pada tahap putusan. Pembacaan putusan rencananya dibacakan pada, Kamis (20/1/2022) kemarin. Lalu dirinya mendengar kabar melalui media elektronik ada OTT KPK di PN Surabaya.

Setelah mendengar kabar tersebut, rencana sidang pembacaan putusan akhirnya ditunda oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hingga kemudian ada press conference peristiwa OTT KPK di PN Surabaya pada, Kamis malam (20/1/2022). "Kami mohon untuk penggantian hakim guna putusan yang seadil-adilnya," terang Billy.

Diketahui, dalam OTT ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah hakim IIH,dan HD Panitera Pengganti PN Surabaya, diduga selaku penerima suap. Lalu, ada pula Pengacara atau Kuasa Hukum PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK) selaku pemberi suap kepada hakim

Atas perbuatannya, tersangka IIH dan HD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan HK sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (pan). 

Foto : Kuasa hukum dari pemegang saham PT SGP, Billy Handiwiyanto datangi PN Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10