Skip to main content

Tak Hanya Para Saksi, Ahli pun Pojokan Posisi Terdakwa


Mediabidik.com
- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar agenda sidang lanjutan perkara dugaan penipuan proyek pembangunan infrastruktur pertambangan yang melibatkan Christian Halim sebagai terdakwa, Senin (29/3/2021).

Sidang di ruang Candra ini, digelar dengan agenda mendengarkan pendapat ahli Ir Mudji Irmawan Arkani, MT yang berprofesi sebagai dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Tidak hanya para saksi yang dihadirkan pada sidang sebelumnya, ahli lulusan magister ITB Bandung tahun 1994 ini pun keterangannya juga tidak menguntungkan posisi terdakwa. 

Ia mengatakan, ada selisih perbandingan senilai Rp9,3 miliar pada pekerjaan infrastruktur yang digarap terdakwa terhadap nilai dana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dalam proyek yang diajukan.

"Dalam melakukan penghitungan, saya juga dilengkapi dokumen terkait proyek. Salah satunya RAB, kontrak dan penawaran. Hasil penghitungan saya berdasarkan kondisi fisik yang telah ada, semua infrastruktur telah saya hitung, baik itu pembangunan Jetty, mess pekerja, kantor maupun jalan," ujarnya didepan persidangan.

Saking detailnya, bahkan soal biaya pengiriman material yang dikeluarkan terdakwa ke lokasi tambang yang notabene posisinya jauh diatas gunung pun, tak luput ahli tuangkan dalam hasil perhitungannya.

Awalnya, ahli mengaku menemui kendala dalam upaya memulai proses perhitungannya, karena pada proyek tersebut ia tak memiliki gambar teknis.

"Akhirnya saya meminta ke Polda Jatim (gambar teknis, red). Dan akhirnya ditemukan adanya selisih dengan total Rp9,3 miliar tersebut. Pada pembangunan mess saja contohnya, hanya selesai 76 persen dari yang dianggarkan senilai Rp800 juta. Laboratorium bahkan hanya selesai 60 persen, begitupun dengan pembangunan jalan, secara kualitatif hanya 38 persen dari anggaran Rp8 M, masih banyak tanah biasa, padahal untuk membuat jalan dibutuhkan kekerasan tertentu, sehingga truk yang melintas tidak terguling," beber ahli.

Terkait pembangunan Jetty, ahli mengatakan urukan material didapatkan dari urukan tanah setempat, bukan material baru. 

"Hanya memindahkan (tanah urukan) dari atas ke bawah (area tambang, red). Bentuknya masih lurus, bukan berbentuk letter 'T'. Apabila dipaksa dioperasikan, satu tongkang saja masih kesulitan. Bahkan tongkang yang merapat bisa kandas karena kualitas Jetty tersebut," tambahnya.

Ahli juga mengatakan, dalam upayanya mengumpulkan data perhitungan, selain dilakukan secara manual dengan menurunkan tim di lapangan, juga menggunakan kecanggihan teknologi drone guna membaca potensi area, baik itu luas maupun kondisi wilayah tambang.

Saat ditanya majelis hakim, ahli mengatakan bahwa dalam RAB tidak ada gambar teknis, perhitungan harga yang diajukan dalam RAB hanya dilakukan perhitungan gelondongan, tidak secara rinci item per item.

Alhasil, dengan rangkaian keterangan ahli tersebut, posisi terdakwa terkesan makin terpojok. Karena itu, saat dikonfrontasi, terdakwa menilai keterangan ahli tidak relevan, walaupun pihaknya mengakui bahwa pembangunan jalan belum dilapisi. "Jumlah tim yang diturunkan ke lapangan kurang," ujar terdakwa.

Sebelum sidang ditutup, tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa juga kembali meminta saksi Mohammad Gentha Putra, selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dihadirkan dipersidangan.

Namun hal itu dijawab oleh ketua majelis hakim Ni Made Purnami, bahwa pihaknya tidak bisa memaksa kehadiran saksi Gentha kembali di persidangan. 

"Karena itu merupakan kewenangan pembuktian ada di jaksa, pada saat itu saksi pun dihadirkan oleh pihak jaksa, Sedangkan jaksa menilai keterangan saksi sudah cukup. Terlebih sudah ada upaya jaksa untuk memanggil kembali saksi Gentha, hal itu ditunjukan dengan surat pemanggilan yang dilayangkan, jadi kita tidak bisa memaksa kehadiran saksi. Sidang kita lanjutkan besok dengan agenda mendengarkan pendapat ahli, dan tolong pihak PH mempersiapkan saksi ade charge yang bakal dihadirkan," ujar hakim menutup sidang.

Seyogyanya, pada agenda sidang kali ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berencana menghadirkan dua ahli. Namun karena salah satu ahli dalam kondisi sakit, sehingga pendapatnya gagal diperdengarkan di persidangan.

"Selain ahli dari ITS tersebut, ada satu ahli lagi yang rencananya kita hadirkan. Yaitu ahli pidana umum dari Unair Surabaya. Namun beliau hari ini sakit, kita upayakan akan hadir dalam sidang Selasa 30/3/2021 besok," ujar jaksa Novan B Arianto usai sidang.

Saat disinggung soal peran saksi Doni, yang merupakan ayah terdakwa Christian Halim terkait keterlibatannya dalam proyek ini. Jaksa Novan mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah berupaya memanggil Doni untuk diperdengarkan keterangannya dalam sidang.

"Namun panggilan yang kita layangkan tidak pernah ditanggapi, sehingga saksi Doni tidak hadir dalam sidang tanpa alasan jelas, meskipun pada sidang sebelumnya dua saksi mengatakan bahwa  beberapa pekerjaan dalam proyek ini mengikuti arahan dari Doni selaku ayah terdakwa," ujar Novan.

Seperti yang tertuang dalam dakwaan, terdakwa Christian Halim menyanggupi melakukan pekerjaan penambangan biji nikel yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Kepada pelapor Christeven Mergonoto (pemodal) dan saksi Pangestu Hari Kosasih, terdakwa menjanjikan untuk menghasilkan tambang nikel 100.000 matrik/ton setiap bulannya dengan catatan harus dibangun infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar Rp20,5 miliar.

Terdakwa mengaku sebagai keluarga dari Hance Wongkar kontraktor alat berat di Sulawesi Tengah yang akan membantu menyediakan alat berat apabila penambangan berjalan. Padahal, belakangan diketahui terdakwa tidak memiliki hubungan dengan orang tersebut.

Dana sebesar Rp20,5 miliar yang diminta terdakwa telah dikucurkan. Namun janji tinggal janji, terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

Bahkan menurut perhitungan ahli Teknik Sipil Struktur ITS Ir Mudji Irmawan Arkani MT, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik konstruksi, terdapat selisih anggaran sebesar Rp9,3 miliar terhadap hasil proyek yang dikerjakan terdakwa.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 378 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sidang dilenajutkan Selasa (30/3/2021),  dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan JPU.(pan) 

FOTO: Ahli Teknik Sipil Struktur ITS Ir Mudji Irmawan Arkani MT, saat memberikan pendapatnya dalam sidang  di ruang Candra PN Surabaya, Senin (29/3/2021). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63