Komisi D Tunggu Implementasi Kebijakan Baru Eri Cahyadi Disektor Kesehatan

Mediabidik.com - Komisi D DPRD Kota Surabaya menunggu implementasi Walikota Surabaya, Eri Cahyadi yang menyatakan bahwa, layanan kesehatan di Rumah Sakit milik Pemkot Surabaya bisa dilayani hanya menunjukkan KTP.

Anggota Komisi D, Cahyo Siswo Utomo, S.T mengatakan, secara general kami mengapresiasi steatment nya Eri Cahyadi yang mengatakan, warga Surabaya cukup menunjukkan KTP jika sakit dan ingin berobat ke rumah sakit milik Pemkot Surabaya.

"Cuma kita ingin tahu bagaimana implementasi nya di fasilitas-fasilitas kesehatan atau faskesnya, baik di rumah sakit atau Puskesmas, yang tentu kinerjanya disupport oleh Dinkes Kota Surabaya." ujarnya di Surabaya, Jumat (05/03/21).

Ia menjelaskan, persyaratan hanya menunjukkan KTP bagi warga Surabaya jika berobat ke rumah sakit ini merupakan langkah Eri Cahyadi yang cukup bagus, cepat, dan tanggap terhadap keresahan masyarakat Kota Surabaya, dimana selama ini layanan kesehatan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya dinilai cukup rumit.

"Kami juga akan coba cek, apakah sesederhana itu implementasi dari kebijakan Walikota Surabaya disektor layanan kesehatan misalnya, apakah masih ada syarat atau prasyarat yang harus dipenuhi warga ketika ingin mendapatkan layanan kesehatan." tegas politisi milenial PKS Kota Surabaya ini.

Lebih lanjut Cahyo mengatakan, kami sudah melihat sendiri dari pemberitaan media massa soal kebijakan baru Eri Cahyadi disektor kesehatan, tinggal jajaran bawahannya apakah siap menjalankannya.

"Terpenting bagi Pemkot Surabaya, kami sarankan kesederhanaan administrasi dalam layanan kesehatan masyarakat, itu yang penting. Jadi warga Kota Surabaya benar-benar menikmati fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya. Jadi jangan sampai warga di PHP atau Pemberi Harapan Palsu."ungkap Cahyo Siswo Utomo.(pan)

Foto : Anggota Komisi D, Cahyo Siswo Utomo, S.T.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog