Skip to main content

Pencanangan Komitmen ZI Menuju WBBM di Kejati Jatim Digelar Secara Virtual


Mediabidik.com
- Pencanangan komitmen bersama dalam rangka Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) tengah berlangsung pada Selasa (22/3/2021). 
Kegiatan ini digelar secara virtual di lantai 3 Gedung Kejati Jatim dan diikuti para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim.

Diantaranya, tampak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, 
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, Pangdam V Brawijaya 
Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Herri Swantoro, Wakil Kajati Jatim serta para Asisten Kejati Jatim, para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah Jawa Timur hingga para jaksa setingkat Koordinator pada Kejati Jatim.

Kepala Kejati Jatim, Mohammad Dofir mengatakan, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan Berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terbagi menjadi 3 Periode. 

Pada Periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran beragam Reformasi Birokrasi, baik Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, hingga birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. 

"Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasakan hasil percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan pemerintah," kata Dofir,  Selasa (23/2/2021).

Pembangunan Zona Integritas menuju WBM dan WBBK tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Dofir menjelaskan, Pembangunan Zona Integritas adalah bentuk dari Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Sedangkan, predikat WBBM sendiri merupakan apresiasi yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Menurutnya, kerangka logis pembangunan Zona Integritas melandaskan pada 6 (Enam) area perubahan, terdiri dari : 
1. Manajemen Perubahan, diantaranya meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun ZI dan menurunnya risiko-risiko kegagalan. 
2. Penataaan Tatalaksana, berupa meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen administrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja. 
3. Penataan Manajemen SDM, berupa meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, meningkatnya efektivitas dan profesionalisme SDM.
4. Penguatan Pengawasan, berupa meningkatnya efektivitas dan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. 
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, berupa meningkatnya kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. 
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, berupa meningkatnya jumlah unit pelayanan yang terstandarisasi, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dan bahkan gratis. 

"Keenam faktor pengungkit itu harus menjadi satu kesatuan yang bersinergi satu sama lain, tidak ada area perubahan yang satu menjadi lebih penting daripada area perubahan lainnya, melainkan harus saling melengkapi untuk menghasilkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan terwujudnya aparatur Kejaksaan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kami mengetahui bahwa hal ini tidak mudah dilakukan, namun kita harus yakin dan percaya, dengan tekad yang kuat, kita dapat mewujudkannya dengan melakukan perbaikan dalam lingkup 6 area perubahan tersebut," tandasnya usai sambutan virtual.

Data menyebutkan, capaian satuan kerja di wilayah hukum Kejati Jatim pada 15 Kejaksaan Negeri yang telah meraih predikat WBK/WBBM dengan rincian 3 Satuan kerja yang berhasil meraih predikat WBBM.

"Tuntutan masyarakat yang tinggi akan perbaikan kualitas kinerja aparat pemerintah, semakin menjadikan pentingnya Reformasi Birokrasi yang harus kita lakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban selaku penyelenggara negara. Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah Pembangunan itu sendiri, yaitu membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia dan membangun budaya," tutupnya. (pan) 

Foto: Tampak acara yang digelar secara virtual ini juga diikuti jajaran Forkopimda Jawa Timur, Selasa (23/3/2021). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Warga Pengampon Dapati Money Politik Dari Pendukung Paslon No 01

Mediabidik.com - Beberapa jam menjelang coblosan Pilkada Surabaya 2020, praktik politik uang mulai terjadi. Seperti yang disampaikan Muhammad Rosul, salah satu warga Pengampon, kelurahan Bongkaran, mengungkapkan dirinya mendapatkan dua amplop berisi uang untuk mencoblos paslon nomor urut 01. "Saya dapat dua amplop dari Pak Sugeng, ia tetangga saya yang menjadi tim sukses 01," kata Rosul Selasa malam (8/12/20). "Di rumah saya ada empat suara, sekarang masih dikasih dua, nanti katanya mau dikasih lagi dua kekurangannya," lanjutnya.  Rosul menambahkan, Sugeng tidak tahu jika dirinya adalah pendukung Machfud Arifin-Mujiaman. Selama ini memang tidak terlalu aktif dalam proses pilwali karena sibuk mengurusi tokonya yang ada di Pasar Pecindilan.  "Kampung saya memang banyak pendukung 01, yang mengkoordinir ya Pak Sugeng itu. Saya cek ke tetangga, semuanya diberi amplop, masing-masing berisi uang Rp 30 ribu," lanjutnya.  Rosul menyatakan akan melaporkan temuan te

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November