Kemenkes Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Astrazeneca Dikantor PW NU Jatim

Mediabidik.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Astra Zeneca, kepada para ulama di kantor Pengurus Wilayah (PW) NU Jatim pada Selasa (23/03/2021).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pengurus PWNU Jatim, dan perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Vaksinasi diawali secara simbolis kepada beberapa ulama. Kemudian dilanjutkan ke para ulama lainnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi kepada para ulama NU khususnya, merupakan bagian dari vaksinasi nasional kepada 181,5 juta jiwa penduduk Indonesia, sesuai arahan Presiden. Yang ditargetkan selesai pada tahun 2021.

"Pemerintah memberikan prioritas kepada ulama dan tokoh agama, untuk menyakinkan masyarakat bahwa vaksin aman dan halal," ungkap Budi Gunadi.

Budi Gunadi kembali menjelaskan, sekitar 55 milyar penduduk dunia butuh vaksinasi, sedangkan vaksin yang tersedia hanya 11 milyar dosis. "Kita dapat vaksin dari 4 produsen dunia, khusus Astrazeneca dapat 100 juta dosis vaksin. Semua negara-negara Islam sudah menggunakannya," jelasnya.

Sementara itu KH Akhmad Iskandar Wakil Rois Am PWNU Jatim menegaskan, PWNU Jatim mewajibkan kepada umat Islam termasuk dari kalangan NU, agar melakukan vaksin sebagai bagian dari syariat menjaga kehidupan.

"Insyaallah vaksin ini aman karena ini para pini sepuh yang divaksin usianya rata-rata 70 dan 80 tahun tidak ada apa-apa," terangnya.

Selain itu Akhmad Iskandar juga menyatakan kalau vaksin halal. "Ini sesuai yang dinyatakan lembaga Bahtsul Masail NU bahwa vaksin suci dan halal," ujarnya.

Akhmad Iskandar berharap dengan vaksinasi, pandemi Covid-19 segera selesai. "Sehingga hidup kembali normal. Normalisasi kesehatan, ekonomi dan pendidikan," pungkasnya. (pan)

Foto : Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Astra Zeneca, kepada para ulama di kantor Pengurus Wilayah (PW) NU Jatim .

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog