Skip to main content

Berdalih Sakit, Sidang Dugaan Penipuan Kerjasama Tambang Kembali Ditunda


Mediabidik.com
- Kali kedua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Tumpal Sagala terpaksa menunda sidang lanjutan perkara dugaan penipuan proyek pembangunan infrastruktur pertambangan yang melibatkan Christian Halim sebagai terdakwa, Selasa (23/3/2021).
Alasan penundaan, terdakwa Christian mengeluh sakit Vertigo atau Hipertensi. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novan B Arianto dari Kejati Jatim mengatakan dengan alasan sakit oleh terdakwa tersebut, membuat jadwal sidang pemeriksaan perkara ini menjadi molor. 

"Kemarin tim penyidik sempat membawa terdakwa ke Rumah Sakit Bhayangkara, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa terdakwa tidak perlu rawat inap, sehingga dikembalikan lagi balik ke sel, Lah ketika hari ini Selasa (23/3) hendak dihadirkan menjalani sidang, kembali terdakwa mengeluh sakit, sehingga majelis hakim terpaksa menunda sidang untuk Kamis (25/3) mendatang," terang jaksa Novan.

Padahal, masih menurut jaksa, pihaknya sejak agenda sidang sebelumnya, Senin (22/3/2021) sudah mempersiapkan saksi yang didatangkan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dengan alasan sakit terdakwa, akhirnya saksi kembali gagal diperdengarkan keterangannya pada sidang.

Ditanya langkah selanjutnya yang bakal ditempuh jaksa, Novan mengatakan pihaknya akan menghubungi dokter pemeriksa RS Bhayangkara, dan apabila dokter menyatakan kondisi kesehatan terdakwa mampu untuk mengikuti sidang, maka pihaknya bakal memaksa terdakwa untuk menjalani sidang atas perkaranya tersebut.

"Mengingat kita juga diburu oleh masa penahanan terdakwa yang habis pada 27 April 2021 mendatang. Seharusnya hari ini rangkaian sidang dengan agenda pemanggilan para saksi sudah selesai, sehingga pada agenda selanjutnya kita bisa menghadirkan dua ahli untuk diperdengarkan keterangannya. Dengan alasan sakit (terdakwa, red) ini akhirnya jadwalnya morat-marit, amburadul," imbuh jaksa.

Upaya cepat jaksa menyelesaikan pemeriksaan perkara ini sebelum masa tahanan terdakwa habis, juga terkendala dengan interupsi tim Penasehat Hukum terdakwa yang meminta kembali menghadirkan saksi Mohammad Gentha Putra, selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dipersidangan.

"Gentha merupakan saksi yang kami (pihak jaksa, red) hadirkan, dan menurut kami keterangan yang diberikan pada agenda sidang sebelumnya itu sudah cukup, lalu untuk apa lagi memanggil kembali ke persidangan?. Mau nanya apa lagi?. Mengapa pertanyaan tim penasehat hukum tidak ditanyakan saat saksi dihadirkan di persidangan sebelumnya, entah apa maksudnya?," heran jaksa.

Saksi AS yang dijadwalkan hadir oleh jaksa pada dua agenda sidang yang tertunda ini, infonya adalah mantan karyawan terdakwa sendiri. Tentunya, karena tujuan saksi dihadirkan untuk mendukung dakwaan jaksa, keterangan saksi nantinya berpotensi bakal membuat posisi terdakwa makin tak diuntungkan.

Sedangkan terkait pemanggilan dua ahli nantinya, jaksa menegaskan bahwa pihaknya bakal menghadirkan ahli teknik sipil dari Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) dan ahli pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. "Sesuai ahli yang diperdengarkan pendapatnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian," tambah jaksa.

Untuk diketahui, pada agenda sidang sebelumnya, mayoritas saksi yang dihadirkan di persidangan (sebanyak 10 saksi) memberikan keterangan yang mendukung dakwaan jaksa sehingga akhirnya menyudutkan posisi terdakwa. Seperti contoh keterangan yang diberikan Wisnu (Kepala Teknik tambang), Fahri dan Mario (keduanya pengawas proyek).

Ketiganya mengatakan bahwa pekerjaan infrastruktur maupun pertambangan yang dikerjakan terdakwa baik secara kualitas maupun kuantitasnya dibawah standar.

Seperti yang tertuang dalam dakwaan, terdakwa Christian Halim menyanggupi melakukan pekerjaan penambangan bijih nikel yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Kepada pelapor Christeven Mergonoto (pemodal) dan saksi Pangestu Hari Kosasih, terdakwa menjanjikan untuk menghasilkan tambang nikel 100.000 matrik/ton setiap bulannya dengan catatan harus dibangun infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar Rp20,5 miliar.

Terdakwa mengaku sebagai keluarga dari Hance Wongkar kontraktor alat berat di Sulawesi Tengah yang akan membantu menyediakan alat berat apabila penambangan berjalan. Padahal, belakangan diketahui terdakwa tidak memiliki hubungan dengan orang tersebut.

Terdakwa meminta dana sebesar Rp20,5 miliar untuk membangun infrastruktur penunjang kegiatan pertambangan. Namun janji tinggal janji, terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

Bahkan menurut perhitungan ahli Teknik Sipil Struktur ITS Ir Mudji Irmawan Arkani, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik konstruksi, terdapat selisih anggaran sebesar Rp9,3 miliar terhadap hasil proyek yang dikerjakan terdakwa.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 378 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sidang dilenajutkan Senin (22/3/2021) mendatang. masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU. (pan) 

FOTO: Majelis hakim terpaksa kembali menunda lanjutan sidang terdakwa Christian Halim di ruang Candra PN Surabaya, Selasa (23/3/2021). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni