Mediabidik.com – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sampai tanggal 22 Maret 2021 oleh pemerintah pusat menjadi sorotan Komisi D DPRD Kota Surabaya, karena diperlukan keseriusan dari Pemkot Surabaya dalam mendukung program tersebut.
Anggota Komisi D, Badru Tamam mengatakan, penerapan PPKM Mikro di Surabaya jangan hanya lips servis saja, tanpa adanya penanganan serius dalam memutus mata rantai Covid-19.
Misalnya, kata Badru Tamam, apakah Pemkot Surabaya sudah melihat langsung bagaimana kondisi PPKM Mikro yang ada di kampung-kampung, kan masih banyak yang bergerombol atau nongkrong di gang-gang, yang selama ini terjadi di cafe atau restoran.
"Artinya, bergerombol di cafe berkurang, tapi malah pindah ke kampung kampung, ini yang perlu diseriusi oleh Pemkot Surabaya saat penerapan PPKM Mikro."ujar Badru Tamam di Surabaya, Kamis (11/03/21).
Ia menambahkan, kami belum melihat keseriusan dari Pemkot Surabaya untuk menjalankan PPKM Mikro. Artinya Pemkot Surabaya jangan hanya teori saja soal PPKM Mikro, tapi faktanya sampai saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda bahwa PPKM Mikro itu berlaku.
Komisi D, jelas Badru Tamam, menyadari keinginan Pemkot Surabaya yaitu kesehatan menjadi prioritas utama dalam penanganan Covid-19, namun dewan juga menyadari betul keinginan warga bahwa, ekonomi masyarakat harus diprioritaskan, karena ekonomi mikro hancur selama masa pandemi Covid-19 melanda dunia, tidak saja di Kota Surabaya.
"Betul, Pemkot Surabaya tentunya memiliki opportunity. Namun tentunya mana dahulu yang harus diprioritaskan, soal kesehatannya atau ekonomi mikronya dahulu yang dibangkitkan." tegas politisi PKB Kota Surabaya ini.
Badru Tamam kembali mengatakan, kita sepakat kesehatan lebih diutamakan, hanya hal tersebut harus ada keseriusan dari Pemkot Surabaya soal PPKM Mikro ini, jangan sampai pergerakan warga betul-betul dibatasi yang mengakibatkan perekonomian warga juga terganggu.
"Komisi D menyarankan agar Pemkot Surabaya melakukan edukasi soal PPKM Mikro ke perangkat kampung seperti, RW dan RT, dengan tujuan PPKM Mikro ini berjalan dengan sempurna, efektif, dan benar-benar tepat sasaran. "ungkapnya.
Saat ditanya apakah Pemkot Surabaya setengah hati menjalankan PPKM Mikro, Badru Tamam menilai secara regulasi sudah baik, tapi faktor yang ada di lapangan jangan sampai diabaikan.
"Misalnya, tutur Badru Tamam, apakah Satgas Covid-19 Kota Surabaya sudah melakukan edukasi PPKM Mikro ke kampung-kampung, ini yang belum terlihat sama sekali. "jelasnya.
Lebih lanjut Badru Tamam menerangkan, jika merujuk pada perkembangan kasus COVID-19 di Surabaya memang ada trend penurunan kasus positif. Ini terlihat dari jumlah pasien positif di rumah sakit yang grafiknya terus menurun.
"Keinginan kita kan memutus mata rantai Covid-19, kalau soal kasus turun naik itu dari awal kan memang fluktuatif. Terpenting, apakah Pemkot Surabaya serius menerapkan PPKM Mikro utamanya di kampung-kampung." pangkas nya.(pan)
