Skip to main content

Soal Polemik PDIP, DPD Tegaskan Belum Final Dan Tidak Ada SK

SURABAYA (Mediabidik) - Guna meredam kisruh di internal PDIP, ahkirnya DPD PDIP Jatim memanggil para pengurus PAC PDIP Surabaya di tingkat kecamatan, Minggu (14/7) siang. Para pengurus ini dikumpulkan sekitar pukul 14.00 WIB di kantor yang berada di Jalan Kendangsari, kecamatan Tenggilis Mejoyo.

Pertemuan ini sendiri berlangsung alot. Bahkan sempat terjadi insiden baku hantam antar sesama kader PDIP. Namun itu berlangsung hanya sebentar.

Pertemuan sendiri diadakan secara tertutup untuk luar. Artinya media tidak diperkenankan masuk dan meliput. Namun dari luar terdengar suara-suara interupsi yang agak keras.

Setelah tiga jam pertemuan acara kemudian selesai. Para pengurus PAC terlihat begitu semringnah dan semangat usai adanya keputusan rapat. "Saya no comment. Pokoknya kabar gembira," ujar Ketua PAC Simokerto Tri Widyanto.

Setelah rapat selesai kemudian para pengurus DPD terlihat mengadakan rapat kembali. Dan kali ini secara tertutup kembali namun berlangsung hanya sebentar.

Ditemui usai acara Ketua DPD Jatim Kusnadi mengatakan ada permasalahan pada tiga DPC di Jawa Timur dan dianggap belum selesai. Yaitu, Banyuwangi, Bojonegoro dan Surabaya.

"Untuk menyempurnakan beberapa. Ada tiga DPC yang kita panggil. Tuban, tadi siang Bojonegoro barusan Surabaya. PAC yang kita panggil karena DPC demisioner," ujarnya.

Dalam hal ini dia hanya melakukan intruksi dari DPP. "Yaitu untuk mensosialisasikan peraturan partai nomor 28 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Partai PDIP Perjuangan melalui pembentukan dewan pimpinan cabang dan dewan pimpinan daerah dalam kongres lima," bebernya.

Menurut dia permasalahan ini harus cepat selesai sebelum tanggal 27 Juli. "Karena tanggal 27 kita konferda. Ketua, sekretaris dan bendahara baru jadi utusan di konferda," lanjutnya.

Kusnadi melanjutkan setelah ini masih ada konfercab lanjutan. Hanya saja belum diketahui kapan tanggal pastinya. "Saya akan melaporkan saya sudah melakukan sosialisasi," tuturnya.

Ditanya tentang nama baru yang sebelumnya sempat muncul, Kusnadi menegaskan hal tersebut belum final. "Tidak ada SK yang ada rancangan rekomendasi. Saya tidak bisa menjawab itu. Apakah bisa membatalkan atau tidak, karena semua itu kewenangan DPP," imbuhnya.

Seperti diketahui terjadi polemik di DPC PDIP Surabaya saat ini. Penyebabnya ada pergantian ketua DPC dari Whisnu Sakti Buana selaku ketua dan Syaifuddin Zuhri di posisi sekretaris. Nama baru yang muncul itu adalah Dominikus Adi Sutarwijono di posisi ketua dan Baktiono di posisi sekretaris. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni