Skip to main content

Tidak Ada Solusi Ke Warga, Jumat Depan Komisi C Sidak Proyek Trans Icon

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi C DPRD Kota Surabaya untuk kedua kalinya memanggil manajemen Trans Mart, terkait progres proyek Trans Icon di Jalan A.Yani Surabaya. Selain pihak Trans Mart, sejumlah warga yang terdampak pembangunan Trans Icon juga dihadirkan, untuk dimediasi mencari solusi dengan warga.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Camelia Habibah saat memimpin hearing mengatakan, hearing kali ini untuk melihat resume yang diberikan Komisi C kepada Trans Mart pada hearing bulan Maret lalu, sejauh mana kewajiban kewajiban pemilik proyek Trans Icon, hasilnya mulai terlihat diantaranya soal perijinannya.

"Tapi dari sisi warga belum ada titik temu karena masih banyak tuntutan warga ke pihak Trans Mart, untuk itu hari ini kita panggil lagi hearing di dewan." ujarnya kepada wartawan usai hearing di Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (08/07/19).

Ia menjelaskan, tuntutan warga soal kompensasi sebenarnya sudah dilakukan dari pihak Trans Mart, hanya saja warga yang berada di ring satu yaitu warga RT 02/RW 01 Kelurahan Gayungan dari proyek Trans Icon tidak mau jika kompensasi diberikan hanya Rp 4 juta per KK. 

Camelia Habibah nenambahkan, agar masalah ini cepat clear, Jumat depan (12/7/2019) Komisi C akan sidak ke lokasi proyek Trans Icon.

Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron mengatakan, pasca hearing bulan Maret lalu proyek Trans Icon dihentikan sementara sampai bulan Juli ini, karena masih ada persoalan dengan warga terdampak proyek, padahal pihak Trans Mart sudah mememuhi kewajibannya dalam membangun proyek Trans Icon.

"Tiga bulan proyek Trans Icon terhenti ini sangat merugikan Trans Icon, oleh karena itu kita akan lihat ke lokasi proyek." terang Buchori Imron.

Usai hearing, VP Coorporate Communication Trans Mart, Satria Hamid mengatakan, kami sudah mematuhi semua aturan sebelum proyek Trans Icon dimulai soal perijinan, kompensasi untuk warga seperti debu, kerusakan, dana pembangunan sosial seperti masjid, dan fasum.

Satria Hamid menambahkan, kompensasi sudah kita berikan sebesar Rp4 juta per KK, mulai tempat tinggal warga radius 100 sampai 200 meter dari lokasi proyek Trans Icon. Namun, ada warga di RT02/RW01 Kelurahan Gayungan tidak mau menerima kompensasi dengan alasan terlalu minim.

"Kita koorporatif untuk menyelesaikan masalah ini, karena kita pengembang juga dirugikan akibat tiga bulan proyek terhenti karena masih ada protes warga." kata Satria Hamid.

Ditempat yang sama, Ahmad Sadeli Tomo Ketua RT 02/ RW 01 kel.Gayungan mengatakan, warga RT02 hanya mencari keadilan, untuk itu kami berharap dewan membantu warga RT02 agar kompensasi cepat diberikan oleh Trans Icon.

Ahmad Sadeli menambahkan, keadilan disini mengapa warga Menanggal yang jaraknya jauh dari proyek Trans Icon sudah clear diberikan kompensasi, sementara warga Gayungan sampai saat ini belum dapat kompensasi. 

"Kita akui memang kompensasi yang kita minta berbeda dengan warga Menanggal, tapi karena warga RT02 RW 01 Kelurahan Gayungan radiusnya cukup dekat dengan proyek Trans Icon."ungkapnya. (pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more