Skip to main content

Dewan Dorong Pemkot Manfaatkan Tehnologi Nuklir Pada Peralatan Rumah Sakit

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota untuk memanfaatkan tehnologi nuklir pada peralatan rumah sakit. Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Junaedi mengatakan, saat melakukan sosialisasi di kantor pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (19/7) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyampaikan, bahwa di bidang kesehatan, tehnologi nuklir selain bisa digunakan untuk radiologi, juga kemoterapi. 

"Ini gagasan yang baik untuk kesehatan di Surabaya," ungkapnya, Senin (22/7)

Junaedi mengaku, penjelasan Bapeten yang berkaitan penggunaan tehnologi nuklir di bidang kedokteran mendapat respon positif dari pihak rumah sakit. Pertemuan dengan Bappeten dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Surabaya, perwakilan RS DR. Soetomo, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, RS Bhakti Dharma Husada, RS DR. Soewandi dan pakar kesehatan.

"Insyaallah, tahun 2020 Surabaya akan mengurus proses perizinannya," sebutnya

Legislator Partai Demokrat ini menegaskan, sesuai arahan dari Bappeten proses perizinan penggunaan tehnologi nuklir perlu dikakukan dahulu, agar perencanaan dan pembangunan bsia berjalan.

"Izin operasional di RS BDH dan Soewandi harus diselesaikan dahulu," paparnya

Ia mengakui, jika sebelum merealisasikan gagasan pemanfaatan tehnologi nuklir di bidang kesehatan perlu ada kajian sebelumnya. Meski masa bhakti kalangan dewan saat ini akan berakhir Agustus 2019. 

Namun demikian, menurut junaedi anggota dewan periode berikutnya akan mengkaji keinginan pemerintah kota menggunakan tehnologi nuklir tersebut.
"Saya sendiri mendorong bisa terlaksana," harapnya.

Pasalnya, pemanfatan tehnologi nuklir tersebut selaras dengan UU dan PP No. 29 Tahun 2008 berkaitan dengan Perizinan Pemanfaatan Sumber Pengion dan Bahan Nuklir. Junaedi menyebutkan, dalam penggunaan tenaga nuklir terdapat aspek-aspek standarisasi yang harus dipenuhi.

"Perlu dimonitor terus. Jangan sampai pembangunannya keliru, kemudian menimbulkan dampak radiasinya," kata Junaedi. (pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more