Skip to main content

Tak Bisa Hadirkan Saksi Ahli, Gus Nur Pertanyakan Keseriusan JPU

SURABAYA (Mediabidik) - Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Sugik Nur Raharja alias Gus Nur sebagai terdakwa kembali mengalami penundaan, Kamis (4/7/2019).

Sidang yang seyogyanya digelar dengan agenda mendengarkan keterangan 3 ahli dan 1 saksi ini, terpaksa ditunda karena tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa menghadirkan mereka pada jadwal sidang yang telah ditentukan.

Ketidakmampuan jaksa menghadirkan ahli dan saksi tersebut, merupakan kali kedua terjadi. Sama halnya dengan kali ini, pada agenda sidang pekan lalu, beberapa alasan dilontarkan jaksa ke majelis hakim terkait ketidakhadiran saksi dan ahli.

Ahli dan saksi pihak jaksa yang dijadwalkan bakal hadir adalah ahli ITE, ahli bahasa, ahli pidana dan saksi Yunus dari GUIB.

"Tiga ahli dan satu saksi kita (jaksa, red) tidak bisa hadir. Ahli dari Kominfo mendadak memberitahukan tidak bisa hadir karena ada penugasan di Batam, sedangkan ahli pidana doctor Bambang Suheriyadi mengirim pesan bahwa kondisi kesehatannya tidak fit. Kita minta waktu (lagi) untuk menghadirkan saksi," ujar jaksa Novan dari Kejati Jatim memberi alasan ke majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (4/7/2019).

Menanggapi hal itu, akhirnya membuat majelis hakim terpaksa memberikan waktu lagi dua pekan kepada jaksa untuk menghadirkan saksi dan ahli.

Namun, hal ini merupakan kesempatan terakhir untuk jaksa, apabila dua pekan kedepan jaksa belum juga berhasil menghadirkan mereka, maka sidang dilanjut dengan agenda mendengarkan saksi meringankan (a de charge) yang dihadirkan tim penasehat hukum terdakwa.

Sontak hal ini membuat terdakwa dan tim penasehat hukumnya kecewa. "Jadi maunya sampean apa..? Begitu nafsunya, begitu semangatnya melaporkan saya, memproses saya, sampai masuk pengadilan sampai saya jalani, banyak sekali yang saya korbankan, tapi ternyata dari pihak sampean begini, ini maunya apa monggo," kata Gus Nur saat diwawancarai wartawan usai sidang.

Senada dengan Gus Nur, Andri Ermawan, anggota tim penasehat hukum terdakwa mengatakan pihaknya kecewa namun tidak bisa berbuat banyak.

"Ya jelas kita kecewa untuk penundaan ini tapi kita tidak bisa memaksa. Itu hak Hakim nanti yang menilai, apakah JPU serius sebenarnya menangani perkara Gus Nur ini. Jika pada sidang berikutnya tetap tidak bisa menghadirkan para saksi dan ahli, maka kesempatan JPU sudah tidak ada lagi dan itu sangat merugikan pihak JPU sendiri dan menguntungkan kami," beber Andri.

Seperti diketahui kasus yang menyeret nama Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ini terjadi saat anggota Forum Pembela Kader Muda NU, Kamis (13/9/2018) melaporkan Sugi ke Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim dengan dugaan menghina NU dan Banser di dalam video berdurasi satu menit 26 detik yang diunggah di media sosial.

Hingga pada Kamis (22/11/2018), Polda Jatim akhirnya menetapkan sebagai tersangka. Sugi dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 tahun tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). (opan)

Foto : Tampak terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur didampingi tim penasehat hukumnya sesaat usai jalani penundaan sidang di PN Surabaya, Kamis (4/7/2019). Henich Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni