Antisipasi Dampak Lingkungan, DLH Surabaya Turunkan Tim Ke Lapangan

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menindaklanjuti pemberitaan di beberapa media online terkait keluhan warga Perumahan Dharmahusada Mas yang terdampak oleh pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon yang berada di Jalan Mulyosari No 366 Surabaya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surabaya akan menurunkan tim kelapangan untuk sidak dan merespon keluhan warga, walaupun belum ada surat maupun laporan dari warga, terkait masalah tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surabaya Eko Agus Supiandi mengatakan, kemarin baru tau kalau ada masalah, karena selama ini nggak ada.

"Kita kan ngak gerti, kita cek aja ke lapangan dan nanti akan kita rapatkan dengan tenaga ahli." ucap Agus sapaan akrab Eko Agus Supiandi kepada media ini, Rabu (31/7/2019).

Kepala DLH kota Surabaya menambahkan, mungkin hari ini tim kita sudah kesana atau besok kelapangan. Terus lusa kita rapatkan hasilnya.

"Ya, rencana besok kelapangan menanggapi keluhan warga." imbuhnya.

Lanjut mantan Plt Disperindag kota Surabaya menyampaikan, walaupun secara spesifik ngak mengajukan surat ke saya (Pemkot Surabaya).

"Tapi berita di media pak Awey kan teriak-teriak. Tapi kan ngak papa, kita cek aja kelapangan. Karena kita baru tau pagi tadi." ujarnya.

Di waktu yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Perijinan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Lasidi saat dikonfirmasi melalui WA tidak menjawab.

Perlu diketahui, permasalahan ini muncul ketika anggota Komisi C DPRD kota Surabaya Visensius Awey menerima keluhan dari warga perumahan Dharmahusada Mas yang rumahnya retak akibat tanah ambles 10 cm, karena dampak dari pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog