Skip to main content

Fraksi Demokrat Jatim Galang Dana Untuk Korban Tsunami Dan Gempa

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Partai Demokrat  DPRD Jatim akan melakukan penggalangan dana kepada anggotanya  untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

Drs.Agus Dono Wibawanto, M,hum Ketua fraksi Partai Demokrat memastikan penggalangan dana tersebut secepatnya segera terealisasi.

" Saya sudah hubungi sejumlah teman fraksi dan semua sepakat untuk menggalang dana untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Dalam beberapa hari segera dilakukan pertemuan dan dilakukan penggalangan. Nantinya sumbangan ini akan kami berikan dan salurkan lewat DPD Demokrat Sulawesi untuk disalurkan ke korban bencana," ucapnya, Minggu (30/9).

Pria asal Malang ini mengatakan selain anggota FPD DPRD Jatim, tak menutup kemungkinan juga pihaknya juga membuka peluang bagi FPD DPRD kabupaten/kota di Jatim yang hendak dititipkan bersamaan dalam penyaluran bantuan dana  tersebut.

" Mari bersama-sama kita tolong korban bencana di Palu dan Donggala dan mereka membutuhkan uluran tangan kita," terang Agus Dono.

Dirinya mengaku tak menentukan besaran nominal dana sumbangan yang diberikan oleh FPD DPRD Jatim.

" Tak ada batasannya tapi sepantasnya  untuk korban bencana dan tsunami di Palu dan Donggala," terang anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Diungkapkan oleh Agus Dono, dengan penggalangan dana tersebut menunjukkan komitmen dari partai Demokrat bahwa siap peduli dan beri solusi.

" Kami tak mau banyak cakap. Kami langsung peduli dan beri solusi yang apa rakyat butuhkan," pungkasnya. (Rofik).

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua