Skip to main content

Risma Buka Konferensi Internasional di Hotel Wyndam Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membuka acara the 1st international conference on health administration and policy (ICoHAP) atau konferensi internasional pertama tentang administrasi dan kebijakan kesehatan di Hotel Wyndam Surabaya, Sabtu (1/9/2018). Acara yang digelar oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga selama dua hari itu mengangkat tema manajemen risiko pada pelayanan kesehatan.

Saat menjadi keynote session di konferensi internasional itu, Risma menjelaskan berbagai hal tentang perbaikan manajemen rumah sakit di Kota Surabaya. Bahkan, ia memastikan bahwa rumah sakit di Surabaya menggunakan alat-alat medis yang sangat berkualitas dan paling bagus.

"Saya minta alatnya yang paling canggih. Alat-alatnya pasti nomor 1 dan termodern. Silahkan boleh dicek, saya ngak bohong," kata Wali Kota Risma disambut tepuk tangan para peserta yang hadir saat itu.

Selain itu, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan dirinya sendiri yang mengatur berbagai rumah sakit di Surabaya, termasuk ruangan-ruangan yang harus dipersiapkan untuk menampung alat-alat canggih itu. "Karena bagi saya, kalau saya bisa menyelamatkan satu orang, maka saya bisa menyelamatkan satu generasi. Mungkin yang diselamatkan itu bapaknya, kan bapaknya kalau sudah sembuh bisa cari nafkah untuk keluarganya," kata dia.

Bahkan, persoalan antrian di puskesmas atau di rumah sakit dipikirkan oleh Wali Kota Risma. Akhirnya, lahirlah aplikasi e-health, sehingga saat ini bisa antri lewat mesin atau by phone. "Dengan menggunakan cara ini, maka nomor antrian dan jam pemeriksaannya akan diketahui, sehingga warga cukup datang mendekati jam pemeriksaannya itu, tidak perlu antri," tegasnya.

Menurut Risma, yang diinginkan saat itu adalah catatan medis yang ada di puskesmas bisa diketahui pula di rumah sakit, sehingga apabila periksa ke rumah sakit tidak perlu lagi bawa berkas-berkas riwayat kesehatannya, namun tinggal menyebutkan nama dan alamatnya. "Selain itu, dokter menuliskan resep obatnya melalui aplikasi juga dan dikirim ke apotek, sehingga lebih efektif dan efisien," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga menjelaskan tentang program Jamkesmas Non Kuota yang dikhususkan untuk mengcover biaya yang tidak ditanggung oleh asuransi. Ia mencontohkan apabila ada salah satu warga yang diharuskan cuci darah 4 kali, tapi yang ditanggung asuransi hanya 3 kali cuci darah, maka yang satu kali cuci darah itu akan diambilkan dari program Jamkesmas Non Kuota itu.

"Makanya saat ini Pemkot Surabaya menjadi tertinggi pembayar biaya asuransi untuk kesehatan, karena saya selalu katakan di Surabaya gratis. Dan alhamdulillah sekarang warga Surabaya bisa tersenyum karena kalau ke rumah sakit tidak takut biayanya," imbuhnya.

Sementara itu, Kolonel Laut Bima Pramundita selaku Ketua Panitia Konferensi Internasional itu mengaku sangat luar biasa manajemen yang dilakukan oleh Wali Kota Risma dalam memperbaiki manajemen rumah sakit di Surabaya ini. Makanya, dia mengundang Wali Kota Risma untuk sama-sama belajar tentang manajemen rumah sakit di Surabaya. "Saya kira beliau patut dijadikan contoh sukses dalam mengelola manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan," kata Bima di sela-sela acara.

Selain mengundang Wali Kota Risma, pihaknya juga mengundang Direktur Mutu Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Deputi Direksi Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, serta pembicara internasional dan nasional yang berpengalaman secara akademisi maupun praktisi di bidang manajemen risiko pelayanan kesehatan.

"Goal akhirnya nanti munculnya solusi kebijakan yang pas tentang mengelola manajemen risiko pada pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan nanti didengar oleh pemerintah sehingga memunculkan kebijakan yang lebih komprehensif," pungkasnya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua