Skip to main content

Merasa Tanahnya Diserobot, Warga Tandes dan Krembangan Wadul Dewan Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak perusahan PT. Hartono kepada warga yang tinggal di wilayah kecamatan Tandes dan kecamatan Moro Krembangan Surabaya, memantik masyarakat yang di daerah tersebut mewadulkan nasibnya ke para wakil rakyat yang duduk digedung DPRD Jatim. 

Dari pengakuan warga tersebut mereka meminta supaya wakil rakyat membantu menyelesaikan kasus penyerobotan tanah milik warga yang diklaim milik perusahaan PT. Hartono. Pada kesempatan audensi tersebut warga yang mengaduhkan nasibnya di temui oleh Renville antonio, Hartoyo dan Subianti.

Dijelaskan Hartoyo bahwa warga tersebut mengaduh nasibnya karena tanah aset milik warga ini telah diklaim oleh pihak ketiga, padahal aset tanah tersebut sebenarnya milik Pemprov Jatim sehingga ini menjadi persoalan serius. 

" Karena ini menyangkut aset milik Pemprov Jatim. Maka kami akan memanggil PT Hartono untuk menjelaskan terkait sertifikat kepemilikan tanah yang semestinya menjadi aset Pemerintah Jawa Timur," terang Hartoyo usai di temui audensi dengan warga Tandes dan Moro Krembangan, Senin (10/9).

Politisi asal Partai Demokrat ini melihat kesalahan terkait pengukuran tanah karena ini menjadi kewenangan BPN dan tidak menutup kemungkinan ada permainan karena ini masih menjadi tanggung jawab Pemprov yang asetnya di klaim oleh pihak PT Hartono.

" Dalam waktu dekat dewan akan panggil BPN untuk menjelaskan terkait kebenaran posisi tanah yang menjadi milik aset Pemprov Jatim dan jika ada yang bermain maka bisa di laporkan ke pihak berwajib, " tegas mantan pengacara ini, serius. 

Di tambahkan Hartoyo bahwa tidak menutup kemungkinan kalau wilayah milik pemprov harus ada dasarnya yakni status sewa selama lima tahun, maka itu dengan pertemuan nanti diharapkan ada titik terang tentang batas-batas wilayah yang sebenarnya. 

" Sebenarnya kasus ini menjadi rana komisi C yang menangani soal aset milik Pemprov Jatim, namun karena yang menhadi korban penyerobotan tanah ini warga Surabaya maka saya akan membantu menyelesaikan persoalan kasus ini, " pungkas Hartoyo yang maju dari Dapil Surabaya.(Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni