Fandi Utomo Kantongi Restu KH Ma'ruf Amin Maju Walikota Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Dukungan Fandi Utomo sebagai walikota Surabaya ternyata tidak hanya dari internal PKB dan gubernur terpilih Khofifah Indar Parawansa, bahkan cawapres KH Ma`ruf Amin juga merestui Fandi Utomo menjadi walikota Surabaya.

Restu KH Ma'ruf Amin disampaikan saat Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, dengan Ketua DPW PKB Halim Iskandar dan Ketua DPC PKB Musyaffa Rouf bersama Fandi Utomo mengelar pertemuan tertutup di Surabaya.

Musyaffak Rouf Ketua DPC PKB Surabaya menuturkan ketum PKB Muhaimin Iskandar sengaja meminta restu kepada kyai Ma`ruf Amin untuk PKB mengantarkan Fandi Utomo sebagai walikota Surabaya.

"Cak Imin sangat mendukung penuh Fandi Utomo sebagai walikota Surabaya, untuk itu beliau selalu terlibat aktif berupaya membuka lebar jalan untuk mas Fandi utomo menjadi walikota surabaya, begitu juga jalan untuk mendapatkan restu kyai Ma`ruf selain sebagai sesepuh NU, kyai Ma`ruf juga cawapres presiden jokowi, sehingga restu dan dukungannya sangat penting," ungkap mantan ketua DPRD Surabaya ini.

Musyaffa menuturkan sosok Fandi utomo yang merupakan kader tulen NU asli surabaya dan sudah berpengalaman sebagai legislator di DPR RI, dinilai sangat layak dan tepat untuk menjadi walikota surabaya. "Kyai Ma`ruf terlihat sangat antusias dan akan memberikan suport yang luar biasa pada Fandi utomo sebagai kader tulen NU maju dalam pertarungan walikota surabaya," paparnya.

Musyaffa mengatakan Mulai akhir September kampanye PKB Surabaya difokuskan kepada Prof. KH. Ma`ruf Amin sebagai cawapres dan Fandi utomo cawali surabaya. "Mobil-mobil yang disiapkan oleh para bacaleg juga dibranding gambar keduanya kyai Ma`ruf cawapres dan Fandi Utomo cawali surabaya," imbuhnya.(RoHa)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog