Skip to main content

Sering Mangkir Parpurna, Dewan Tuding Risma Nodai Lembaga Legislatif

SURABAYA (Mediabidik) - Ketidakhadiran Walikota Surabaya Tri Risma Harini dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (25/9/2018) hari ini, yang beragendakan pidato Walikota Surabaya serta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mendapatkan kritikan dari kalangan anggota dewan. 

Dewan menuding Walikota Surabaya Tri Rismaharini lebih memilih tugas ke luar negeri dibanding rapat paripurna.

"Jelas Risma tidak memikirkan kesejahteraan warganya, karena lebih memilih ke luar negeri dibanding rapat paripurna."Tegas B.F Sutadi kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (24/09/2018).

Sutadi mengatakan, rapat paripurna merupakam rapat yang sangat urgent karena membahas rancangan kerja dan penetapan peraturan daerah, dimana pembahasan tersebut dengan tujuan untuk kesejahteraan warga dan pembangunan kota Surabaya yang lebih adil dan merata.

"Harusnya lebih mengutamakan kepentingan warganya dari pada pergi ke luar negeri."kata politisi Partai Gerindra Kota Surabaya tersebut.

Lebih lanjut Sutadi mengatakan, dirinya benar-benar kecewa dengan Risma karena seringkali tidak pernah hadir setiap rapat paripurna, padahal undangan untuk Walikota Surabaya sudah dikirim. 

"Sangat Kecewa, karena Risma sering kali tidak memenuhi undangan rapat paripurna, seperti paripurna jawaban Walikota soal PAK hari ini. Ini jelas menodai lembaga legislatif."tegas Sutadi.

Ditempat yang sama, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Sudirdjo membenarkan jika Risma tidak pernah hadir setiap rapat paripurna DPRD Kota Surabaya. Politisi PAN Kota Surabaya itu mengatakan, sangat tidak etis dan tidak punya rasa malu Risma itu karena sering mangkir dari undangan rapat paripurna. 

Dirinya menjelaskan, Risma harusnya sadar diri jika Pemkot dan DPRD itu merupakan representatif sebuah pemerintahan, jadi harus ada sinergi dari kedua lembaga ini. 

Sudirjo menegaskan, kalau sekali atau dua kali tidak hadir karena kesibukannya, kami di dewan sangat menghargai. Namun ini kontinuitas terus menerus tidak hadir di rapat paripurna, ini sudah jelas Risma menyepelekan lembaga legislatif Kota Surabaya. 

Ia menambahkan, rapat paripurna apalagi bahas PAK ini sangat penting untuk sustainable pembangunan kota dan kesejahteraan rakyat. Absennya Risma jelas mencederai anggota dewan yang terhormat.

"Saya akan Walk Out di rapat paripurna berikutnya kalau Walikota Surabaya Tris Rismaharini tidak kembali hadir."Kata Sudirjo.

Sementara, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Edi Rachmat mengatakan, Risma harusnya wajib hadir di rapat paripurna, namun jika berhalangan bisa saja diwakilkan atau bisa melalui teleconferens.

 "Termasuk jika Risma ke luar negeri kan bisa teleconferens, jadi tetap bisa pidato jawaban Walikota soal PAK, jadi saya pikir tidak masalah Risma tidak dateng di paripurna hari ini."Ungkap Edi Rachmat. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama