Skip to main content

Sering Mangkir Parpurna, Dewan Tuding Risma Nodai Lembaga Legislatif

SURABAYA (Mediabidik) - Ketidakhadiran Walikota Surabaya Tri Risma Harini dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (25/9/2018) hari ini, yang beragendakan pidato Walikota Surabaya serta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mendapatkan kritikan dari kalangan anggota dewan. 

Dewan menuding Walikota Surabaya Tri Rismaharini lebih memilih tugas ke luar negeri dibanding rapat paripurna.

"Jelas Risma tidak memikirkan kesejahteraan warganya, karena lebih memilih ke luar negeri dibanding rapat paripurna."Tegas B.F Sutadi kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (24/09/2018).

Sutadi mengatakan, rapat paripurna merupakam rapat yang sangat urgent karena membahas rancangan kerja dan penetapan peraturan daerah, dimana pembahasan tersebut dengan tujuan untuk kesejahteraan warga dan pembangunan kota Surabaya yang lebih adil dan merata.

"Harusnya lebih mengutamakan kepentingan warganya dari pada pergi ke luar negeri."kata politisi Partai Gerindra Kota Surabaya tersebut.

Lebih lanjut Sutadi mengatakan, dirinya benar-benar kecewa dengan Risma karena seringkali tidak pernah hadir setiap rapat paripurna, padahal undangan untuk Walikota Surabaya sudah dikirim. 

"Sangat Kecewa, karena Risma sering kali tidak memenuhi undangan rapat paripurna, seperti paripurna jawaban Walikota soal PAK hari ini. Ini jelas menodai lembaga legislatif."tegas Sutadi.

Ditempat yang sama, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Sudirdjo membenarkan jika Risma tidak pernah hadir setiap rapat paripurna DPRD Kota Surabaya. Politisi PAN Kota Surabaya itu mengatakan, sangat tidak etis dan tidak punya rasa malu Risma itu karena sering mangkir dari undangan rapat paripurna. 

Dirinya menjelaskan, Risma harusnya sadar diri jika Pemkot dan DPRD itu merupakan representatif sebuah pemerintahan, jadi harus ada sinergi dari kedua lembaga ini. 

Sudirjo menegaskan, kalau sekali atau dua kali tidak hadir karena kesibukannya, kami di dewan sangat menghargai. Namun ini kontinuitas terus menerus tidak hadir di rapat paripurna, ini sudah jelas Risma menyepelekan lembaga legislatif Kota Surabaya. 

Ia menambahkan, rapat paripurna apalagi bahas PAK ini sangat penting untuk sustainable pembangunan kota dan kesejahteraan rakyat. Absennya Risma jelas mencederai anggota dewan yang terhormat.

"Saya akan Walk Out di rapat paripurna berikutnya kalau Walikota Surabaya Tris Rismaharini tidak kembali hadir."Kata Sudirjo.

Sementara, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Edi Rachmat mengatakan, Risma harusnya wajib hadir di rapat paripurna, namun jika berhalangan bisa saja diwakilkan atau bisa melalui teleconferens.

 "Termasuk jika Risma ke luar negeri kan bisa teleconferens, jadi tetap bisa pidato jawaban Walikota soal PAK, jadi saya pikir tidak masalah Risma tidak dateng di paripurna hari ini."Ungkap Edi Rachmat. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...