Skip to main content

Dewan Jatim Desak Pemprov Atasi Kekeringan di Lamongan

SURABAYA (Mediabidik) - Akibat kemarau panjang yang berdampak  kekeringan di wilayah Lamongan menjadi atensi para wakil rakyat yang maju dari daerah terssebut. 

H.Makin Abbas, Lc, MA anggota Komisi DPRD Jatim asal Lamongan merasa prihatin melihat kondisi kekeringan yang terjadi di daerahnya Lamongan. 

" Saya mendesak kepada PU Pengairan tingkat 1 untuk melakukan program dengan memperbanyak dan memperbarui embung- embung dan irigasi guna mengatasi kekeringan ketika musim kemarau tiba," terang Makin Abbas saat di temui di ruang kerjanya, Senin (18/9). 

Politisi asal fraksi PKB Jatim ini menegaskan saat ini kekeringan yang terjadi di daerah Lamongan jika di biarkan maka dipastikan 3 bulan kedepan kekeringan tersebut akan mempengaruhi perekonomian warga Lamongan dan sekitarnya.

" Hampir 5 bulan lebih tidak ada hujan, di Lamongan semua waduk dan embung terancam tak ada air lagi dan ini ancaman serius, " ucapnya.

Lebih lanjut di tegaskan Abah Makin bahwa semua sumur yang ada di daerah juga mengalami kekeruhan bahkan kering. Jadi hari-hari ini di daerah - daerah pedesaan sedang membutuhkan air bersih dan harus segara di tindak lanjuti oleh pemerintah khususnya Dinas PU Pengairan yang ada di tingkat 1 maupun tingkat 2.

" Saat ini hampir di daerah Lamongan  mengalami kekurangan air, sehingga warga mengandalkan pasokan air bersih dari pemerintah, " tegas Anggota Komisi D DPRD Jatim ini. 

Oleh karena guna mengatasi kekeringan yang terjadi saat ini bahkan tahun sebelumnya juga terjadi, maka sebagai wakil rakyat yang maju dari Dapil Lamongan, dirinya mendesak kepada Pemprov Jatim khususnya PU Pengairan segera melakukan pembenahan dan penambahan pembangunan waduk dan embung khususnya di wilayah Lamongan mengingat daerah lamongan menjadi salah satu lumbung pangan yang ada di indonesia.

" Jika di biarkan tanpa ada penanganan serius dari dinas terkait dikhawatirkan akan menganggu perekonomian di indonesia," pungkasnya. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...