Skip to main content

Komisi E Desak Pemprov Jatim Atasi Pasung di Pulau Madura

SURABAYA (Mediabidik) - Berdasarkan temuan anggota DPRD Jatim asal Dapil Madura terkait banyaknya masyarakat Madura yang terpasung khususnya di kabupaten Bangkalan mendapat perhatian serius dari kalangan anggota DPRD Jatim. 

Hartoyo, SH Ketua Komisi E DPRD Jatim merasa prihatin mendengar, di satu kecamatan terdapat puluhan warga Bangkalan yang di pasung. 
Padahal Gubernur Jawa Timur Soekarwo memerintahkan agar Jawa Timur harus bebas pasung. 

" Kami (Komisi E-red) akan mengecek langsung apakah benar keberadaan puluhan warga Bangkalan di Madura terpasung, karena ini menjadi prioritas program gubernur bahwa Provinsi Jawa Timur masyarakatnya harus bebas dari pasung, " tegas Hartoyo saat di temui di ruang kerjanya, Senin (10/9).

Di tegaskan Hartoyo bahwa komisi akan mendorong dinas terkait utamanya Dinas Sosial (Dinsos) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim untuk segera turun kelapangan guna mendata dan mengambil alih masyarakat Bangkalan yang menjadi korban pasung. 

" Jika memang terbentur soal anggaran supaya secepatnya dinas terkait tersebut mengusulkan kepada DPRD Jatim supaya ada penambahan anggaran pada pembahasan PAPBD tahun 2019," jelasnya. 

Politisi Demokrat Jatim ini menegaskan bahwa dalam waktu dekat komisi E akan memanggil dinas terkait yakni Dinkes dan Dinsos Jatim untuk memberikan penjelasan mengenai kasus pasung yang terjadi di kabupaten Bangkalan pulau Madura. Dan jika memang terbentur anggaran, Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat siap menambah anggaran kedua dinas tersebut. 

" Pokoknya jangan sampai karena kekurangan anggaran akhirnya masyarakat menjadi korban karena ini kewajiban pemerintah untuk mengatasi masyarakat yang menjadi korban pasung," pungkas mantan pengacara ini. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua