Komisi E Desak Pemprov Jatim Atasi Pasung di Pulau Madura

SURABAYA (Mediabidik) - Berdasarkan temuan anggota DPRD Jatim asal Dapil Madura terkait banyaknya masyarakat Madura yang terpasung khususnya di kabupaten Bangkalan mendapat perhatian serius dari kalangan anggota DPRD Jatim.

Hartoyo, SH Ketua Komisi E DPRD Jatim merasa prihatin mendengar, di satu kecamatan terdapat puluhan warga Bangkalan yang di pasung.

Padahal Gubernur Jawa Timur Soekarwo memerintahkan agar Jawa Timur harus bebas pasung.

" Kami (Komisi E-red) akan mengecek langsung apakah benar keberadaan puluhan warga Bangkalan di Madura terpasung, karena ini menjadi prioritas program gubernur bahwa Provinsi Jawa Timur masyarakatnya harus bebas dari pasung, " tegas Hartoyo saat di temui di ruang kerjanya, Senin (10/9).

Di tegaskan Hartoyo bahwa komisi akan mendorong dinas terkait utamanya Dinas Sosial (Dinsos) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim untuk segera turun kelapangan guna mendata dan mengambil alih masyarakat Bangkalan yang menjadi korban pasung.

" Jika memang terbentur soal anggaran supaya secepatnya dinas terkait tersebut mengusulkan kepada DPRD Jatim supaya ada penambahan anggaran pada pembahasan PAPBD tahun 2019," jelasnya.

Politisi Demokrat Jatim ini menegaskan bahwa dalam waktu dekat komisi E akan memanggil dinas terkait yakni Dinkes dan Dinsos Jatim untuk memberikan penjelasan mengenai kasus pasung yang terjadi di kabupaten Bangkalan pulau Madura. Dan jika memang terbentur anggaran, Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat siap menambah anggaran kedua dinas tersebut.

" Pokoknya jangan sampai karena kekurangan anggaran akhirnya masyarakat menjadi korban karena ini kewajiban pemerintah untuk mengatasi masyarakat yang menjadi korban pasung," pungkas mantan pengacara ini. (Rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog