Skip to main content

Ratusan Honorer K2 Pemkot Surabaya Desak Dewan Suarakan Aspirasi Mereka

SURABAYA (Mediabidik) - Ratusan tenaga honorer K2 Pemkot Surabaya melakukan aksi demo di Gedung DPRD Kota Surabaya, (18/9/2018). Aksi unjuk rasa ini mendesak agar adanya revisi Permen PanRB No 36 dan 37 tahun 2018.

Hal itu disampaikan Eko salah satu orator aksi mengatakan, permen PanRB tidak berpihak pada teman honorer. Perlakuan diskriminasi terjadi khususnya bagi yang berusia lanjut. Karena yang berusia 35 tahun ke atas tidak boleh mengikuti seleksi CPNS.

"Karena aturan itu, hanya nol koma sekian persen dari honorer kota Surabaya yang bisa CPNS. Kan kasihan yang sudah tua dan mengabdi lama," ucapnya.

Menurut Eko, mewakili rekan-rekannya, revisi UU ASN yang tengah dilakukan seharusnya segera menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat.

"Tolong pemerintah mengkaji revisi UU ASN. Di dalam draft revisi per 15 Januari 2012 dengan batas usia tidak terbatas bisa diangkat menjadi PNS. Sayangnya belum dilanjutkan oleh tiga menteri terkait," tegas Eko.

Pada kesempatan kali ini, para tenaga Honorer K2 yang diterima oleh Wakil Ketua Komisi B Anugrah Ariyadi itu meminta agar keluhan mereka disampaikan ke forum Adeksi Nasional oleh DPRD Kota Surabaya.

"Melalui forum Adeksi, DPRD Kota Surabaya kami minta tolong dengan sangat untuk menyuarakan aspirasi kami," pungkas Eko. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...