Skip to main content

Rapat Paripurna Membahas Pencairan Gaji 13

SURABAYA (Mediabidik) - Rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin siang (24/9/2018), yang mestinya beragenda pandangan fraksi fraksi terkait rencana perubahan anggaran keuangan (PAK) tiba tiba diskors beberapa saat. Hal ini karena pimpinan sidang ketua DPRD Surabaya, Armuji menambahkan agenda sidang dengan membahas pencairan gaji ke 13.

Armuji meminta pencarian gaji ke 13 ini ikut dibahas dalam sidang paripurna yang dihadiri Wawali Wisnu Sakti Buana tersebut. Akhirnya rapat paripurna diskors untuk memberi kesempatan rapat pimpinan DPRD, rapat pejabat terkait Pemkot dan rapat masing masing fraksi.

Ikut hadir dalam rapat kilat pejabat eksekutif tersebut Wawali Wisnu Sakti Buana, Sekota Hendro Gunawan, Eri Cahyadi Kepala Bappeko dan Noer Oemarijati Kepala Bagian Perlengkapan yang datang kemudian.

Setelah sekitar 10 menit, akhirnya rapat paripurna dibuka kembali oleh Armuji. Perwakilan fraksi fraksi diminta untuk membacakan hasil rapatnya terkait gaji ke 13. Ternyata semua fraksi meminta gaji 13 segera dicairkan dalam waktu dekat.

Fraksi Partai Golkar, sesuai hasil rapat internal fraksi meminta dalam dua hari ini gaji ke 13 segera dicairkan. Sutadi ketua fraksi Partai Gerindra minta agar gaji ke 13 dipertimbangkan untuk segera dicairkan karena sudah dianggarkan di APBD.

"Kami minta selain untuk PNS gaji ke 13 ini juga diberikan kepada para pegawai outsourching," ujar politisi partai Gerindra ini. 

Sedangkan Naniek Zulfiani Ketua fraksi Handap minta segera dilakukan pembayaran gaji ke 13 dan tunjangan kinerja yang disesuaikan. Fraksi PAN, fraksi partai Gerindra dan fraksi PKS intinya juga sama. Gaji 13 segera dicairkan. 

"Sesuai aturan yang berlaku termasuk Perda 10 tahun 2017 tentang APBD 2018 yang telah menganggarkan gaji 13 segera dicairkan karena ini merupakan hak 14.432 orang PNS. Kami minta dua hari ini sudah cair," ujar Reni Astuti dari Fraksi PKS.

Yang menarik ketika fraksi PKB dipersilahkan untuk menyampaikan hasil rapat fraksinya, beberapa saat tidak ada anggota yang mau menyampaikan pendapat. Akhirnya Masduki Toha menunjuk perwakilan PKB untuk segera menyampaikan hasil rapatnya.

"Fraksi PKB sudah ada ketua fraksi yang baru, saya sebagai sekretaris mewakili menyampaikan mendukung pencairan gaji 13 agar segera cair," kata Camelia Habibah.

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya, minus fraksi PDIP, ketua DPRD Surabaya Armuji segera menindaklanjutinya dengan membuat surat keputusan.

"Saya kira segera dicairkan dalam tempo secepat cepatnya. Kita akan keluarkan surat keputusan DPRD Surabaya secepatnya," tegas Armuji.

Wawali Wisnu Sakti Buana sesaat setelah rapat singkat dengan para stafnya juga memberikan angin segar untuk pencairan gaji ke 13 ini. "Saya kira bisa dicairkan gaji ke 13, tidak termasuk tunjangan kinerja," ujarnya. (pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt
221 comments
Read more

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
77 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more