Skip to main content

Tahun Ini, Pemkot Surabaya Akan Tambah 6 Lift di JPO

SURABAYA (Mediabidik) -  Pemerintah Kota Surabaya akan membangun 6 lift pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Pahlawan. Pembangunan lift ini akan melengkapi JPO di Jalan Basuki Rahmad yang telah dilengkapi lift pada tahun 2017 lalu.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan pembangunan enam lift di JPO itu tidak akan menggunakan dana APBD. "Jadi, nanti total ada 7 JPO di Surabaya yang dilengkapi lift," kata Yayuk-sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu, Minggu (22/7/2018).

Adapun enam JPO yang segera dipasangi lift adalah JPO di Jalan Basuki Rahmad depan Hotel Bumi, JPO di Jalan Gubernur Suryo depan SMAN 6, JPO di Jalan Pemuda depan RRI, JPO Jalan Urip Sumoharjo, JPO Jalan Prof Moestopo depan FKG, dan JPO Jalan Wonokromo depan stasiun.

"Sebenarnya, ada dua JPO lagi yang berbarengan, yaitu JPO di Jalan Diponegoro atau depan RS RKZ dan Jalan Darmo depan SMA Santa Maria. Tapi, karena ada sedikit kendala, maka kemungkinan dilakukan setelah pembangunan 6 lift itu," kata dia.

Menurut Yayuk, pembangunan 6 lift itu merupakan hasil kesepakatan Pemkot Surabaya dengan pihak ketiga yang menyewa JPO itu. Sebenarnya, perjanjian sewa di 6 JPO itu akan berakhir pada Bulan Desember 2018. Apabila pihak ketiga atau penyewa masih ingin memperpanjang perjanjian sewa JPO itu, maka 6 bulan sebelum perjanjian sewa itu berakhir, pihak ketiga harus memperpanjang perjanjian sewa itu.

"Nah, ketika penyewa ini ingin memperpanjang perjanjian sewanya, Pemkot Surabaya meminta fasilitas tambahan berupa pembangunan lift di JPO. Mereka pun menyetujuinya, sehingga pemkot dalam pembangunan lift ini tidak mengeluarkan dana apapun," tegasnya.

Yayuk memastikan bahwa pembangunan lift pada 6 JPO itu akan dimulai minggu-minggu ini dan ditargetkan selesai akhir tahun 2018. Makanya, masyarakat diimbau untuk tidak kaget apabila beberapa JPO sudah dilakukan penutupan oleh pihak ketiga. "Penutupan itu hanyalah semata-mata untuk menambahkan fasilitas supaya lebih aman dan nyaman, terutama bagi kaum difabel dan lansia," kata dia.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi banyaknya penyeberang jalan akibat ditutupnya 6 JPO saat pembangunan lift, maka Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sudah berkoordinasi dengan Linmas dan Satpol PP Surabya. "Harapannya, tentu para penyeberang itu bisa dibantu untuk menyeberang jalan dan disosialisasikan bahwa sedang ada pembangunan lift. Kami sudah antisipasi itu bersama Linmas dan Satpol PP," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yayuk juga menjelaskan JPO di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Dinas Pertanian Pemprov Jatim dan JPO di depan kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, sementara ini belum bisa dipasangi lift. Sebab, dua JPO itu diperlukan menambah bentang serta perijinan lebih dulu. "Prosesnya itu harus menyelesaikan bentang dulu, dan kitu harus ijin dulu ke PT KAI," imbuhnya.

Yayuk juga menambahkan bahwa rencananya Pemkot Surabaya akan menambah dua JPO lagi di Kota Pahlawan. Dua JPO itu adalah di depan Rumah Sakit Bhayangkara dan di depan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) atau di depan Giant Margorejo. "Rencana ini sedang dibahas di Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta karena ruas JPO di sisi timur akan melewati jalur kereta api," pungkasnya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama