Skip to main content

Tahun Ini, Pemkot Surabaya Akan Tambah 6 Lift di JPO

SURABAYA (Mediabidik) -  Pemerintah Kota Surabaya akan membangun 6 lift pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Pahlawan. Pembangunan lift ini akan melengkapi JPO di Jalan Basuki Rahmad yang telah dilengkapi lift pada tahun 2017 lalu.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan pembangunan enam lift di JPO itu tidak akan menggunakan dana APBD. "Jadi, nanti total ada 7 JPO di Surabaya yang dilengkapi lift," kata Yayuk-sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu, Minggu (22/7/2018).

Adapun enam JPO yang segera dipasangi lift adalah JPO di Jalan Basuki Rahmad depan Hotel Bumi, JPO di Jalan Gubernur Suryo depan SMAN 6, JPO di Jalan Pemuda depan RRI, JPO Jalan Urip Sumoharjo, JPO Jalan Prof Moestopo depan FKG, dan JPO Jalan Wonokromo depan stasiun.

"Sebenarnya, ada dua JPO lagi yang berbarengan, yaitu JPO di Jalan Diponegoro atau depan RS RKZ dan Jalan Darmo depan SMA Santa Maria. Tapi, karena ada sedikit kendala, maka kemungkinan dilakukan setelah pembangunan 6 lift itu," kata dia.

Menurut Yayuk, pembangunan 6 lift itu merupakan hasil kesepakatan Pemkot Surabaya dengan pihak ketiga yang menyewa JPO itu. Sebenarnya, perjanjian sewa di 6 JPO itu akan berakhir pada Bulan Desember 2018. Apabila pihak ketiga atau penyewa masih ingin memperpanjang perjanjian sewa JPO itu, maka 6 bulan sebelum perjanjian sewa itu berakhir, pihak ketiga harus memperpanjang perjanjian sewa itu.

"Nah, ketika penyewa ini ingin memperpanjang perjanjian sewanya, Pemkot Surabaya meminta fasilitas tambahan berupa pembangunan lift di JPO. Mereka pun menyetujuinya, sehingga pemkot dalam pembangunan lift ini tidak mengeluarkan dana apapun," tegasnya.

Yayuk memastikan bahwa pembangunan lift pada 6 JPO itu akan dimulai minggu-minggu ini dan ditargetkan selesai akhir tahun 2018. Makanya, masyarakat diimbau untuk tidak kaget apabila beberapa JPO sudah dilakukan penutupan oleh pihak ketiga. "Penutupan itu hanyalah semata-mata untuk menambahkan fasilitas supaya lebih aman dan nyaman, terutama bagi kaum difabel dan lansia," kata dia.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi banyaknya penyeberang jalan akibat ditutupnya 6 JPO saat pembangunan lift, maka Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sudah berkoordinasi dengan Linmas dan Satpol PP Surabya. "Harapannya, tentu para penyeberang itu bisa dibantu untuk menyeberang jalan dan disosialisasikan bahwa sedang ada pembangunan lift. Kami sudah antisipasi itu bersama Linmas dan Satpol PP," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yayuk juga menjelaskan JPO di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Dinas Pertanian Pemprov Jatim dan JPO di depan kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, sementara ini belum bisa dipasangi lift. Sebab, dua JPO itu diperlukan menambah bentang serta perijinan lebih dulu. "Prosesnya itu harus menyelesaikan bentang dulu, dan kitu harus ijin dulu ke PT KAI," imbuhnya.

Yayuk juga menambahkan bahwa rencananya Pemkot Surabaya akan menambah dua JPO lagi di Kota Pahlawan. Dua JPO itu adalah di depan Rumah Sakit Bhayangkara dan di depan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) atau di depan Giant Margorejo. "Rencana ini sedang dibahas di Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta karena ruas JPO di sisi timur akan melewati jalur kereta api," pungkasnya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...