Skip to main content

Ditjen Perjamsos Kemensos RI Apresiasi Pendamping PKH di Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat mengapresiasi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Apresiasi disampaikan karena para pendamping PKH khususnya di Jatim sudah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

"Program PKH ini telah dirilis oleh BPS bahwa telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1.2 juta jiwa per tahun 2017 lalu. Sehingga di tahun 2018 ini ada penambahan ribuan KPM lagi," ucap Harry saat menghadiri Bimbingan Pemantapan SDM Pelaksana PKH tahun 2018 di Hotel Mercure Surabaya, Selasa (03/07).

Lanjut dia, program keluarga harapan tersebut juga mendapat kepercayaan dari Presiden RI Joko Widodo, agar terus ditingkatkan.

"Bahkan index bansosnya akan dinaikkan dua kali lipat, karena terbukti secara efektif PKH mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," katanya menegaskan.

Harry juga menyebut, bahwa Kemensos tidak berarti apa-apa tanpa peran pendamping PKH di lapangan. Oleh karena itu, peran pendamping di lapangan diharapkan terus meningkat melalui bimbingan materi maupun pelatihan, sehingga mampu memberikan motivasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa keluar dari PKH.

"Saya mengapresiasi kepada pendamping yang sudah mampu memberi motivasi kepada peserta PKH, sehingga banyak ibu-ibu di Jawa Timur ini keluar dari kepesertaan karena sudah mandiri. Luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para pendamping lainnya agar mampu memotivasi KPM dampingannya," ujarnya.

Namun sayang, Harry tidak menyebutkan berapa angka ibu-ibu di Jatim yang keluar dari kepesertaan PKH. "Yang jelas hampir merata dari kota maupun kabupaten yang dilaporkan graduasi mandiri (keluar dari kepesertaan PKH karena sudah mandiri, red) oleh pendamping," ungkapnya.

Kepala Dinsos Jatim Suksesi menambahkan, bantuan sosial yang juga ditangani oleh pendamping PKH di wilayahnya masih ada beberapa permasalahan, khususnya bansos Rastra yang dialihkan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Permasalahannya di antaranya masih adanya KPM yang belum semuanya menerima buku tabungan, dan saldo rekening 0. Namun terlepas dari itu, saya sangat bangga kepada pendamping PKH di Jatim ini," katanya.

Sukesi juga menyebut bimbingan pemantapan SDM PKH 2018 di Surabaya itu merupakan langkah strategis bagi para pendamping PKH baru untuk meningkatkan kemampuan pendampingan di lapangan.

"Keberhasilan KPM graduasi atau keluar dari kepesertaan merupakan keberhasilan pendamping juga. Saya berharap ibu-ibu yang graduasi mandiri di Jatim ini mampu memberikan inspirasi kepada ibu-ibu yang lain, juga kepada pendamping agar bisa memotivasi sehingga dapat merubah taraf hidup dan keluar dari kepesertaan PKH," ucapnya menambahkan. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh