Skip to main content

Kumpulkan Tiga Pilar, Risma Minta Pencegahan Terorisme Terus Digalakkan

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan tiga pilar tentang keamanan dan ketertiban Kota Surabaya di Graha Sawunggaling, Jumat (6/7/2018) pagi. Hadir dalam acara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ronny Suseno, Danrem, lurah dan camat se Surabaya serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas se Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma meminta kepada tiga pilar di Kota Surabaya untuk terus menggalakkan pencegahan terorisme dan radikalisme, meskipun selama ini jajaran tiga pilar di Kota Surabaya ini tidak henti-hentinya berkeliling melakukan pencegahan dan sosialisasi aplikasi Sipandu untuk pencegahan terorisme dan radikalisme. 
Wali Kota Risma menjelaskan bahwa sinergitas tiga pilar ini sangat penting dan menjadi ujung tombak dalam pencegahan terorisme dan radikalisme. Terlebih lagi ketika adanya insiden di Bangil, Pasuruan, Kamis (5/7/2018) kemarin. Wali Kota Risma pun langsung mengumpulkan tiga pilar di Kota Surabaya.

"Marilah kita sama-sama menjaga keamanan di Kota Surabaya ini. Saya kumpulkan ini karena ternyata kita masih dekat dengan hal-hal yang mungkin mengganggu kita. Sebab, kalau naik bus dari Bangil ke Surabaya, paling hanya 30 menit. Jadi, marilah kita sama-sama menjaga Kota Surabaya ini," kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Menurut Wali Kota Risma, salah satu pencegahan terorisme dan radikalisme itu bisa dilakukan dengan menggalakkan operasi yustisi di berbagai titik di Kota Surabaya. Bahkan, Wali Kota Risma berharap operasi yustisi itu tidak hanya menyasar perkampungan, namun juga perumahan-perumahan. "Saya juga tidak mau operasi yustisi itu hanya dilakukan di kos-kosan, tapi juga harus dilakukan di pinggir rel kereta api dan pinggir-pinggir sungai," tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada lurah dan camat serta babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk berkoordinasi dalam menggelar pertemuan bersama warga yang sekiranya perlu dihadiri pimpinan tiga pilar. "Tolong dipetakan kecamatan-kecamatan yang perlu didatangi terlebih dahulu, terutama kecamatan yang padat penduduknya. Tolong kalau bisa pertemuan itu malam hari karena belajar dari pengalaman, kalau acara pertemuan malam hari, biasanya penuh," kata dia.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menilai sudah waktunya untuk maju atau menyerang, karena tidak mungkin terus siaga dan bertahan terhadap ancaman terorisme. Sebab, apabila terus bertahan, maka akan tetap berada di bawah kendali para pelaku teror. "Kalau kita terus siaga, sampai kapan kita bisa bertahan?. Sudah saatnya kita maju supaya mereka juga mikir kalau mau masuk ke Surabaya. Menyerang tidak harus dengan senjata," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta supaya seluruh jajarannya tidak lengah terhadap ancaman terorisme ini. Orang-orang yang dicurigai harus terus diawasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Wali Kota Risma dalam mengumpulkan tiga pilar. Sebab, ia menilai Wali Kota Risma sangat peka terhadap tanggung jawab keamanan di Surabaya. "Begitu melihat di Bangil, Pasuruan, beliau langsung berpikir apa yang harus dilakukan di Surabaya," kata Kapolres.

Menurut Kapolres, jika dianalogikan dalam hitungan perlawanan, kekuatan dan kewenangan jajaran tiga pilar di Surabaya lebih besar dibanding para pelaku teror. Apalagi, Surabaya merupaka Kota Pahlawan yang mewarisi jiwa-jiwa pejuang. 

"Jadi, jiwa-jiwa pejuang harus terus dikobarkan di Surabaya ini. Keamanan di Surabaya adalah tanggung jawab kita bersama dan tiga pilar ini harus selalu menjadi pelopor dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Surabaya," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...