Skip to main content

Fraksi Demokrat DPRD Jatim Siap Kawal Kebijakan Khofifah

SURABAYA (Mediabidik) - Pasca terpilihnya gubernur baru Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur provinsi Jawa Timur pada pilgub kemarin, diharapkan semua partai tidak lagi terpilah-pilah.

Drs.Agus Dono Wibawanto, M,Hum Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim mengatakan setelah pertemuan antara gubernur terpilih ibu Khofifah dengan pimpinan dewan. Ketua fraksi dan ketua komisi yang ada di DPRD Jatim bersepakat akan mengawal kebijakan pemerintahan Khofifah nantinya.

"Kami dari fraksi Demokrat akan mendampingi dan mengawal apa yang sudah di inginkan oleh ibu Khofifah sebab ada kebijakan politik politik goodwil yang ada di dewan Jatim," terang Agus Dono saat di temui di ruang kerjanya, Senin (30/7).

Pria asli Malang ini mengakui bahwa sejak awal partai Demokrat memahami pemikiran - pemikiran Nawa Bhakti Satya itu bisa terakomodasi manakala sudah terkordiner namun itu tidak segampang membalikan tangan karena hampir sekitar 1 tahun tidak di masukan.

"Fraksi Demokrat berharap kawan - kawan fraksi yang lain sudah tidak berfikir masih terkotak-kotak dan saatnya berfikir untuk masyrakat Jawa Timur," ucap anggota Komisi E ini.

Selanjutnya, masih terang Agus Dono fraksi Demokrat sejak awal minta  gubernur terpilih mengutamakan  masalah pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama sejak dulu, apalagi soal kesehatan dan pendidikan merupakan sektor wajib menjadi fokus utama.

" Program - program yang sudah di canangkan Ibu Khofifah yakin akan ada penyelarasan dengan program dari dewan jatim sesuai RPJMP yang sudah di tentukan," jelas Agus Dono.

Di tambahkan Agus Dono bahwa Memang mungkin ada perbedaan pandangan namun bungkusnya sama yaitu demi kepentingan masyrakat Jawa Timur terutama masalah pengentasan kemiskinan harus di prioritaskan.

"Salah satu contoh bentuk utamanya adalah masalah kemiskinan yang ada di pulau Madura dan masyarakat di daerah Malang Selatan, kabupaten Probolinggo dan Lumajang menjadi prioritas yang harus di utamakan karena disana terdapat ketimpangan antara kota dan desa harus di persempit," jelasnya.

Begitu pula antara ketimpangan yang ada di utara dan selatan juga harus di perpendek. Oleh sebab itu pihak dewan khususnya dari Fraksi Demokrat berharap nantinya gubernur yang baru ada dorongan untuk segera menyelesaikan kebijakan pusat terkait infrastruktur JLS menjadi prioritas juga karena salah satu solusi mengurangi ketimpangan wilayah antara selatan dan utara.

"Saat ini keberadaan pelabuhan teluk lamong sudah tuntas namun infrastruktur jalur selatan belum tuntas, ini artinya PR bagi gubernur baru supaya mendorong pusat agar menyegerakan infrastruktur yang ada di jalur selatan, " pungkasnya. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama