Skip to main content

Pemkot Surabaya Gandeng Stake Holder Untuk Tingkatkan Investasi

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) terus berupaya mewujudkan Surabaya menjadi kota perdagangan dan jasa berkelas dunia. Untuk mencapai tujuan itu, maka Pemkot Surabaya menggandeng beberapa stakeholder untuk menampung ide-ide strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan investasi di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya Nanis Chairani mengatakan tren investasi di Surabaya terus meningkat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp 42,77 triliun. Pada enam bulan pertama ini sudah terlampaui, dengan capaian angka Rp 37,03 triliun.

"Tentunya kita terus ingin meningkat. Karena persaingan kita saat ini bukan hanya regional namun juga sudah meliputi global," kata dia, dalam acara penyelenggaraan koordinasi promosi investasi bertempat di Diamond Meeting Room, Grand City Mall Surabaya, Kamis, (26/07/18).

Menurut Nanis, investasi pada sektor industri makanan (UKM) mendapat kontribusi yang cukup besar. Selain itu, pada sektor industri jasa, seperti perhotelan dan restoran juga masih menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Apalagi, Surabaya telah mendapat penghargaan kota pariwisata terbaik di Indonesia. "Hal ini pastinya menjadi daya tarik lagi bagi investor untuk bisa masuk ke Kota Surabaya," jelasnya.

Berbagai upaya pun dilakukan demi mendatangkan investor  ke Surabaya. Walaupun, kata Nanis, Surabaya tidak mempunyai potensi wisata alam. Namun, Pemkot Surabaya terus berupaya untuk menarik investor. Tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri.  Salah satu caranya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur.

"Kita mempercantik kota ini itu salah satu daya tarik. Pastinya mereka (investor) akan melihat sesuatu yang berbeda," ujar mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya ini.

Nanis menargetkan, tahun 2019 investasi di Kota Surabaya diharapkan mampu meningkat sebesar 5%. Bahkan, diharapkan bisa mencapai pada kisaran 20% dari RPJMD yang sudah ditetapkan. "Kalau dihitung pada semester I sekarang saja, dari 42,77 triliun sudah mencapai 37,03 triliun. Insya Allah di akhir tahun ini bisa mencapai sebesar 20%," jelasnya.

Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI) Jatim Yusak Anshori mengatakan potensi investasi di Surabaya dirasa sangat tinggi. Beberapa faktor pun tidak luput menjadi pengaruh peningkatan investasi di Surabaya. Seperti perijinan yang kian mudah dengan adanya Surabaya Single Window (SSW), kebijakan-kebijakan Pemkot Surabaya dalam investasi, serta pengaruh kepala daerah juga menjadi daya tarik sendiri bagi para investor.

"Di Surabaya saya kira beliau (Wali Kota Risma) sering turun ke bawah. Berbagai kebijakannya itu bisa mampu meningkatkan investasi sebesar 20%," kata dia.

Yusak mengungkapkan, ada beberapa indikator lain yang menjadikan Surabaya layak menjadi tujuan para investor. Diantaranya yakni, kebutuhan pangsa pasar di Surabaya yang cukup besar, mencapai angka 3,2 juta. Kedua, akses masuk Surabaya dinilai begitu mudah. Dan ketiga, lokasi Surabaya yang begitu ideal. "Berbagai pertimbangan itu menjadikan Kota Surabaya layak menjadi salah satu kota para investor," ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Promosi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur Isnugroho Sulistyono menambahkan saat ini investasi yang paling menonjol di Surabaya terdapat pada sektor jasa, baik perdagangan maupun jasa industri. Menurutnya, penempatan zonasi wilayah perlu dilakukan demi meningkatkan investasi di Surabaya.

"Dengan dibarengi penempatan zonasi daerah, saya kira Kota Surabaya menjadi suatu hal yang luar biasa untuk investasi," terangnya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...