Skip to main content

Komisi D Jatim Berharap Tol Fungsional tak Alami Kemacetan Lagi

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi D DPRD Jatim berharap pembangunan jalan tol fungsional yang di bangun pemerintah pusat dan sudah beroperasi saat musim lebaran kemarin tidak ada kemacetan lagi. 

Anggota Komisi D Jatim Salahudin mengatakan dirinya menyambut baik adanya Tol operasional yang sudah di buka kemarin, namun dirinya juga menyayangkan tol yang begitu lebar dan panjang masih terjadi kemacetan. Hal ini terjadi karena dinas perhubungan masih kurang tanggap dalam mengatur arus lalu lintas yang membludak ketika musim lebaran idul fitri kemarin. 

"Seperti kemacetan yang terjadi di tol antara Mantingan - Kertosono, disana terlihat kendaraan padat merayap sehingga pengendara harus sabar menunggu lancarnya arus kendaraan,  " terang Sallahudin saat di temui di ruang kerjanya, Jum,at (29/6).

Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim ini juga mengakui timbulnya kemacetan tol - tol opersional ini akibat belum selesainya pembangunan tol tersebut dan masih ada alat berat berada di area tol, ini salah satu penyebab macetnya arus lalu lintas. Pria bertubuh tinggi dan besar ini juga menghimbau kepada pemerintah supaya semua tol operasional yang ada di jawa timur khususnya di wilayah Dapil Vlll (Jombang, Mojokerto, Madiun, Ngawi)  tidak akan mengalami kemacetan lagi. 

" Saya akui memang adanya tol operasional yang sudah berfungsi sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian warga yang berada diarea tol operasinal tersebut," terangnya. 

Seperti warga Kertosono, Mojokerto, Madiun dan sekitarnya sekarang perekonomiannya mulai terdongkrak dan di harapkan ketika tol fungsional sudah menjadi tol operasional, "Semua masyarakat Jawa Timur bisa merasakan dari dampak adanya pembangunan tol panjang ini, " pungkas Salahuddin.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...