Skip to main content

DPRD Jatim Minta Gubernur Tindak Kadisnakertran Sesuai Keputusan KASN

SURABAYA (Mediabidik) - KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) memberi peringatan kepada Kadisnakertrans Jatim Setiajit, saat Pilgub jatim menunjukan dukungannya ke Paslon nomer 2, secara terang-terangan Setiajit memberikan komentar keberpihakannya di akun medsosnya. Menyikapi peringatan tersebut, dewan jatim meminta ada tindak lanjut tegas pada jajaran ASN yang sudah mendapat peringatan dari KASN.

Hartoyo, Ketua Komisi E DPRD Jatim, mengatakan, sudah berulang kali Gubernur Jatim Soekarwo mengintruksikan jajarannya untuk berposisi netral, faktanya ternyata masih ada oknum ASN yang tidak netral, parahnya lagi itu dilakukan pejabat yang duduk di posisi kepala dinas yang tindak-tanduknya pasti diikuti jajaran di bawahnya.

"Peringatan KASN itu sangat bagus, sebagai pelajaran bagi ASN yang tidak netral, agar mereka tidak seenaknya sendiri dalam bertindak, mereka memiliki tangung jawab sebagai aparatur sipil negara yang harusnya sudah tahu dan paham dengan fungsi dan tangung jawabnya. Salah satunya harus memegang teguh dan menjaga netralitasnya, bukan malah berani tidak netral apalagi sampai menunjukan keberpihakannya di media sosial, itu menunjukan kalau dia tidak paham dengan jati dirinya sebagai ASN," Ungkap politisi dari Fraksi Demokrat ini.

Hartoyo berharap gubernur menindaklanjuti peringatan KASN kepada pejabat Pemprov yang tidak netral tersebut, bahkan harus ada evaluasi kinerja pejabat tersebut, agar bisa menjadi pelajaran besar bagi ASN dalam bertindak.

"Kepala dinas merupakan pimpinan yang tindak-tanduknya pasti diikuti oleh jajaran dibawahnya, jika kepala dinas tidak bisa memberikan contoh yang baik dengan tidak mampu menjaga netralitasnya, akan seperti apa kepemimpinannya, untuk itu gubernur harus menindaklanjuti peringatan KASN agar dalam proses pemilihan kedepan tidak ada lagi ASN di lingkup pemprov Jatim yang tidak netral," tegasnya.(RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...