Skip to main content

Samakan Persepsi, Khofifah Temui Pimpinan DPRD Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Guna menyamakan persepsi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih 2018. Dra Khofifah Indar Parawansa bersilahturahmi dan mendatangi kantor DPRD Jatim. 

Kedatangan Gubernur terpilih 2018 Khofifah ini langsung disambut ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar, dan Wakil Ketua DPRD Jatim, Soernarjo. serta Pimpinan Fraksi dan Ketua Komisi A,B,C,D, dan E. Jumat (27/7/2018) di ruang pimpinan DPRD Jatim.

Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar ditemui usai pertemuan dengan Khofifah, mengatakan hari ini merupakan pertemuan resmi yang pertama antara DPRD Jatim - Gubernur Terpilih 2018, setelah penetapan KPU Jatim terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 Khofifah - Emil pada, selasa (24/7) beberapa waktu lalu. 

"Pertemuan ini bagus, karena dilakukan untuk menyamakan persepsi antara DPRD Jatim dan Gubernur Jatim terpilih 2018 untuk membangun Jatim lebih baik dan bagus pada 2019 mendatang," ujarnya.

Abdul Halim Iskandar politisi asal fraksi PKB ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut gubernur terpilih menyampaikan program kerjanya seperti kemiskinan, dan disparitas di Jatim yang kemudian dimasukan pada APBD 2019 mendatang, tanpa melanggar aturan perundang - undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, selain itu dalam pertemuan tersebut juga dibahas masalah hasil penetapan Gubernur - Wakil Gubernur terpilih yang dilakukan oleh KPU Jatim. Dimana dalam aturan perundang - undangan pemilu bahwa setelah ditetapkan oleh KPU Jatim, Maka DPRD Jatim wajib mengumumkan hasilnya penetepan Gubernur - Wakil Gubernur Jatim 2018 oleh KPU di dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan batas waktu 5 hari setelah penetapan. 

"Maka itu, Pengumuman Gubernur - Wakil Gubernur Jatim terpilih akan dibacakan dalam rapat paripurna pada, Jumat (27/7) siang ini,"ujarnya.

Dalam pantauan di lapangan setelah berkunjung di ruang pimpinan DPRD Jatim, Gubernur Jatim terpilih Khofifah berkunjung ke ruang Fraksi Golkar DPRD Jatim.  Bersama Sahat Tua, Kodrat Sunyoto, Freddy Poernomo, Pranaya Yudha dan anggota fraksi Golkar yang lain Khofifah dan tim navigasi membahas banyak hal terkait pembangunan Jatim kedepannya.

"Kami dari Fraksi Golkar punya komitmen, siapapun hasil nya yang terpilih dalam Pileg 2019 nanti, pondasi yang kami bangun untuk mengawal ibu Khofifah tidak akan padam," kata Sahat Ketua Fraksi Golkar Jatim.

Sementara itu Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa sendiri berterimakasih sambutan yang dilakukan Pimpinan DPRD Jatim, Fraksi dan Komisi di DPRD Jatim. Bahkan pihaknya menyampaikan terima kasih atas komitmen yang diberikan fraksi Golkar Jatim.

Menurut Khofifah untuk membangun Jawa Timur, harus ada komunikasi intensif baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. "Kita harus membangun strong partnership, saling mengingatkan untuk sama-sama memenuhi komitmen kita terhadap layanan pemerintahan yang baik," kata Khofifah.

Khofifah menyampaikan, bahwa hasil program yang dibahas dalam pertemuan DPRD Jatim yaitu, masalah kemiskinan di Jatim. Untuk masalah kemiskinan ini pihaknya tetap akan melanjutkan program dari Gubernur Jatim Soekarwo, yaitu tentang Jalin Matra. "Untuk program kemiskinan jalin matra ini pihaknya akan mensikronkan dengan program PKH, agar penanganan kemiskinan di Jatim tepat sasaran," ujarnya. 

Setelah bertemu dengan DPRD Jatim, Gubernur Jatim terpilih Khofifah akan bertemu Gubernur Jatim Soekarwo. " Insya Allah dalam waktu dekat bertemu dengan pak Soekarwo Gubernur Jatim untuk mensikronkan program Nawa bakti dengan OPD di Jatim,"ujarnya. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama