Skip to main content

KPU Jatim Intruksikan KPU Kab/Kota Data Ulang Penghuni Lapas

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mengintruksikan kepada KPU Kabupaten/kota untuk mendata ulang penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas). Upaya ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi pemilu 2019 mendatang.

Divisi Teknis Komisioner KPU Jawa Timur Choirul Anam mengatakan, sampai saat ini ada banyak penghuni lapas yang belum terdata sebagai pemilih. Selain karena jumlah penghuni yang keluar-masuk. Identitas penghuni lapas juga banyak yang tidak valid.

"Ada banyak nama yang tidak sesuai KTP atau KK (Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga). Misalnya menggunakan nama 'alias'. Kadang nama desa asal tempat tinggal juga tidak ada. Sehingga mereka tidak terdata dalam pencatatan kependudukan," kata Anam seusai evaluasi penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur, Kamis (26/7).

Untuk perekaman ulang tersebut, KPU Kabupaten/kota, lanjut Anam bisa berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat, serta lapas masing-masing. "Mereka bisa meminta data riil kepada lapas, by name by address. Sehingga ketahuan, mana yang terdata dan belum," tukasnya.

Di Jawa Timur, ada 31 lapas. Dari jumlah tersebut, hampir selurunya data penghuni tidak komplit. Hasil pendataan KPU Jatim untuk Pilgub Jatim misalnya, ada 23.000 pemilih di lapas yang terdaftar. Namun, hanya sekitar 15.000 yang memenuhi syarat.

"Boleh jadi, jumlah ini berubah lagi pada Pemilu 2019. Karena itu, harus ada perekeman lagi. Terutama untuk para penghuni lapas yang masih bertahan hingga April 2019. Saat Pemilu berlangsung," tukasnya.

Sementara itu, pada Pemilu 2019 nanti, jumlah DPT untuk Jawa Timur diprediksi mencapai 30.596.866 pemilih. Jumlah tersebut adalah hasil penjumlahan dari DPT Pilgub Jatim dan pemilih pemula.(RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...