Skip to main content

IKBPS Klarifikasi Perihal Bentrok Mahasiswa Papua

SURABAYA (Mediabidik) - Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) menegaskan bahwa isu-isu meresahkan yang merebak di media sosial terkait bentrok antara pihak keamanan dan mahasiswa papua di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan adalah tidak benar.

Terlebih lagi, terkait informasi adanya diskriminasi baik secara rasial maupun seksual, Piter selaku Ketua IKBPS menyatakan bahwa info yang menyebar itu merupakan informasi palsu yang justru memperkeruh suasana.

"Menyatakan bahwa warga dan mahasiswa Papua tidak pernah mengalami ada diskriminasi, termasuk diskrimanasi sosial. Baik selama di Surabaya maupun saat kejadian di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan no 10 pada tanggal 6 Juli lalu," kata Piter ketika melakukan konferensi pers di Kantor Kecamatan Tambaksari, Kamis (12/7/2018).

Menurut Piter, kegiatan yang berlangsung pada tanggak 6 Juli lalu merupakan kegiatan pendataan penduduk non permanen. "Sudah sesuai Permendagri 14/2015. Tidak ada pelanggaran HAM ataupun yang lain pada kejadian ini," jelasnya.

"Kalaupun ada teriakan yang menyerukan adanya perbuatan rasis dari pihak keamanan, setelah kami klarifikasi itu bukanlah dari adik-adik mahasiswa Papua. Melainkan saudari Anindya Shabrina yang bukan merupakan mahasiswa Papua," tegas Piter.

Lebih lanjut, terkait ulah Anindya yang dianggap meresahkan itu, IKBPS menegaskan bahwa langkah hukum akan diambil untuk segera menyelesaikan masalah itu. Tadi pagi pun kami sudah memasukkan laporan ke pihak kepolisian.

"Kami juga akan segera mengagendakan untuk bertemu dengan LBH Surabaya dan Kontras untuk mengurai masalah itu dan menjelaskan bahwa apa yang sesungguhnya terjadi itu tidak seperti yang menjadi viral,"ucapnya. 

Lanjut mantan Lurah Mulyorejo, kami warga Papua di Surabaya menegaskan bahwa sikap kami adalah NKRI Harga Mati! Saya sendiri 20 tahun tinggal dan bekerja di Surabaya, "Selama ini saya merasa nyaman. Kami tidak ingin isu-isu tidak benar yang meresahkan ini justru memperkeruh suasana," pungkas Piter.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...