Skip to main content

IKBPS Klarifikasi Perihal Bentrok Mahasiswa Papua

SURABAYA (Mediabidik) - Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) menegaskan bahwa isu-isu meresahkan yang merebak di media sosial terkait bentrok antara pihak keamanan dan mahasiswa papua di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan adalah tidak benar.

Terlebih lagi, terkait informasi adanya diskriminasi baik secara rasial maupun seksual, Piter selaku Ketua IKBPS menyatakan bahwa info yang menyebar itu merupakan informasi palsu yang justru memperkeruh suasana.

"Menyatakan bahwa warga dan mahasiswa Papua tidak pernah mengalami ada diskriminasi, termasuk diskrimanasi sosial. Baik selama di Surabaya maupun saat kejadian di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan no 10 pada tanggal 6 Juli lalu," kata Piter ketika melakukan konferensi pers di Kantor Kecamatan Tambaksari, Kamis (12/7/2018).

Menurut Piter, kegiatan yang berlangsung pada tanggak 6 Juli lalu merupakan kegiatan pendataan penduduk non permanen. "Sudah sesuai Permendagri 14/2015. Tidak ada pelanggaran HAM ataupun yang lain pada kejadian ini," jelasnya.

"Kalaupun ada teriakan yang menyerukan adanya perbuatan rasis dari pihak keamanan, setelah kami klarifikasi itu bukanlah dari adik-adik mahasiswa Papua. Melainkan saudari Anindya Shabrina yang bukan merupakan mahasiswa Papua," tegas Piter.

Lebih lanjut, terkait ulah Anindya yang dianggap meresahkan itu, IKBPS menegaskan bahwa langkah hukum akan diambil untuk segera menyelesaikan masalah itu. Tadi pagi pun kami sudah memasukkan laporan ke pihak kepolisian.

"Kami juga akan segera mengagendakan untuk bertemu dengan LBH Surabaya dan Kontras untuk mengurai masalah itu dan menjelaskan bahwa apa yang sesungguhnya terjadi itu tidak seperti yang menjadi viral,"ucapnya. 

Lanjut mantan Lurah Mulyorejo, kami warga Papua di Surabaya menegaskan bahwa sikap kami adalah NKRI Harga Mati! Saya sendiri 20 tahun tinggal dan bekerja di Surabaya, "Selama ini saya merasa nyaman. Kami tidak ingin isu-isu tidak benar yang meresahkan ini justru memperkeruh suasana," pungkas Piter.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...