Skip to main content

Penyegelan Ruang Ketua Komisi B Jatim oleh KPK, Disebabkan Adanya Pungli

SURABAYA (Mediabidik) - Penangkapan tiga staf Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Jatim serta penyegelan ruang Ketua Komisi B Jatim, oleh lima orang petugas KPK, Senin (5/6) siang tadi, mulai menemui titik terang. Pasalnya, wakil ketua DPRD Jatim Kusnadi membuka tabir yang masih menyelimuti kasus tersebut. 

Menurut Kusnadi, setelah mendapat informasi yang mencoreng nama lembaga Dewan Jatim, dirinya langsung mengkonfirmasi kabar tersebut ke Sekretaris DPRD Jatim dan pimpinan Komisi B DPRD Jatim. 

"Ada salah seorang pimpinan komisi B yang datang ke Dinas-Dinas di lingkungan Pemprov Jatim untuk minta pesangon atau minta apa. Namun Dinas tersebut tidak suka sehingga dilaporkan dan terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT)," ujar politisi asal PDIP saat dikonfirmasi, Senin (5/6). 

Ketua DPD PDIP Jatim itu mengaku tidak senang dengan prilaku anggota Dewan Jatim yang suka menyalahgunakan wewenang. "Kejadian ini jelas mencoreng nama baik dewan Jatim. Karena itu, pimpinan akan segera menggelar rapat supaya jelas," tegas Kusnadi. 

Di sisi lain, Kusnadi juga akan minta pertanggungjawaban dari fraksi terkait, yang mana anggotanya kedapatan telah mencoreng nama baik DPRD Jatim. "Setelah jelas dan gamblang, tentu pimpinan dewan akan minta pertanggungjawaban dari fraksinya," imbuhnya. 

Terpisah, ketua KPK Agus Raharjo mengatakan bahwa penangkapan anggota DPRD Jatim itu berkaitan dengan kasus suap atau gratifikasi karena diduga anggota tersebut meminta uang ke dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jatim. "DPRD Jatim meminta setoran ke dinas-dinas," ujar Agus. 

Sayangnya, Agus tidak memberikan penjelasan lebih lanjut karena dia menunggu laporan dari tim penyidik. Begitu juga soal berapa nilai uang yang berhasil diamankan saat operasi tangkap tangan. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni