Skip to main content

Komisi B DPRD Jatim Sidak Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Kediri

SURABAYA (Mediabidik) – Guna memantau kondisi harga pokok pangan, saat bulan ramadhan yang mana segala harga kebutuhan pokok akan mengalami kelonjakan, Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah pasar besar yang ada di Jawa Timur salah satunya pasar di daerah Kediri.
      
Dalam operasi pasar yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim bersama Disperindag tingkat 1 maupun tingkat 2 dan Satgas pangan serta Siskaperbapo tidak menemukan kelonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan.
       
Ditemui usai melakukan Sidak, Wakil Ketua Komisi B Anik Maslahak mengatakan, pada hasil operasi harga pokok pangan relatif masih stabil, bahkan ada yg di bawah HET seperti cabe rawit dimana HET 50 rb, harga dipasaran Cuma 38-40 rb. 
     
" Ini karena memang kediri adalah daerah penghasil sehingga segala kebutuhan harga pokok tidak terjadi kelonjakan kenaikan yang cukup mencolok," terang Anik saat Sidak di Pasar kediri Sabtu (3/6).
      
Politisi asal Fraksi PKB Jatim ini menambahkan, sedangkan bahan pokok yg diatas HET (harga eceran tertinggi) adalah Minyak goreng HET Rp 11 ribu sedangkan harga pasar Rp 11,500 ribu, adapun alasannya karena pedagang menyatakan harga belinya sudah mahal.
     
Sementara itu harga yang masih melambung adalah bawang putih 52-54 ribu sedangkan HET Rp 38 ribu, hal ini dikarenakan Jawa Timur hanya bisa menyediakan 13 % dari kebutuhan sehingga harus import.
     
Adapun, masih terang Anik, harga bahan pokok lain relatif stabil seperti beras, daging, telor dan lainnya. " Telor 3 hari lalu sempat di Atas HET yaitu Rp 19 ribu sedangkan HET nya cuma Rp16.500 ribu. Ini dikarenakan pemerintah kota Kediri gencar melakukan pasar murah untuk menstabilkan harga yang sempat mulai naik dan setiap hari dilakukan pengecekan harga oleh siskaperbapo," imbuh Perempuan asli Sidoarjo tersebut.
     
Karena itu dari hasil tinjauan ini, berharap agar pemerintah tidak hanya memantau harga dan pasar murah tetapi juga mengawasi secara ketat terhadap distributor karena pemicu kestabilan harga itu berangkat dari distributor, bila distributor menjual ke pedagang tinggi, secara otomatis pedagang akan menjual lebih tinggi lagi, penegakan sangsi harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada sehingga mereka tidak seenaknya memainkan harga.
     
" Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penempatan informasi melalui TV LED adalah penempatan yang strategis dan mudah dibaca atau tidak perlu menayangkan gambar tetapi malah tulisan kecil, yg lebih penting adalah tulisan besar sehingga masyarakat mudah membacanya," pungkasnya. (rofik)



Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni