Skip to main content

Komisi B DPRD Jatim Sidak Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Kediri

SURABAYA (Mediabidik) – Guna memantau kondisi harga pokok pangan, saat bulan ramadhan yang mana segala harga kebutuhan pokok akan mengalami kelonjakan, Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah pasar besar yang ada di Jawa Timur salah satunya pasar di daerah Kediri.
      
Dalam operasi pasar yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim bersama Disperindag tingkat 1 maupun tingkat 2 dan Satgas pangan serta Siskaperbapo tidak menemukan kelonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan.
       
Ditemui usai melakukan Sidak, Wakil Ketua Komisi B Anik Maslahak mengatakan, pada hasil operasi harga pokok pangan relatif masih stabil, bahkan ada yg di bawah HET seperti cabe rawit dimana HET 50 rb, harga dipasaran Cuma 38-40 rb. 
     
" Ini karena memang kediri adalah daerah penghasil sehingga segala kebutuhan harga pokok tidak terjadi kelonjakan kenaikan yang cukup mencolok," terang Anik saat Sidak di Pasar kediri Sabtu (3/6).
      
Politisi asal Fraksi PKB Jatim ini menambahkan, sedangkan bahan pokok yg diatas HET (harga eceran tertinggi) adalah Minyak goreng HET Rp 11 ribu sedangkan harga pasar Rp 11,500 ribu, adapun alasannya karena pedagang menyatakan harga belinya sudah mahal.
     
Sementara itu harga yang masih melambung adalah bawang putih 52-54 ribu sedangkan HET Rp 38 ribu, hal ini dikarenakan Jawa Timur hanya bisa menyediakan 13 % dari kebutuhan sehingga harus import.
     
Adapun, masih terang Anik, harga bahan pokok lain relatif stabil seperti beras, daging, telor dan lainnya. " Telor 3 hari lalu sempat di Atas HET yaitu Rp 19 ribu sedangkan HET nya cuma Rp16.500 ribu. Ini dikarenakan pemerintah kota Kediri gencar melakukan pasar murah untuk menstabilkan harga yang sempat mulai naik dan setiap hari dilakukan pengecekan harga oleh siskaperbapo," imbuh Perempuan asli Sidoarjo tersebut.
     
Karena itu dari hasil tinjauan ini, berharap agar pemerintah tidak hanya memantau harga dan pasar murah tetapi juga mengawasi secara ketat terhadap distributor karena pemicu kestabilan harga itu berangkat dari distributor, bila distributor menjual ke pedagang tinggi, secara otomatis pedagang akan menjual lebih tinggi lagi, penegakan sangsi harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada sehingga mereka tidak seenaknya memainkan harga.
     
" Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penempatan informasi melalui TV LED adalah penempatan yang strategis dan mudah dibaca atau tidak perlu menayangkan gambar tetapi malah tulisan kecil, yg lebih penting adalah tulisan besar sehingga masyarakat mudah membacanya," pungkasnya. (rofik)



Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama