Skip to main content

Fraksi PKS Jatim Dorong Pemprov Awasi Harga Bahan Pokok Dipasaran

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mendorong dan meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim untuk mengawasi ketat harga bahan pokok dipasaran tetap stabil hingga lebaran nanti.

"Sebagai leading sektor yaitu Disperindag agar menjaga stabilitas harga yang saat ini sedang stabil, sehingga saat lebaran nanti tidak terjadi gejolak terkait harga bahan pokok tersebut,"tegas Ketua Fraksi PKS Jatim, Yusuf Rohana di ruang Fraksi PKS Jatim, Senin (5/6).

Bahkan untuk membuktikan harga dipasaran tetap stabil, pihaknya bersama anggota Fraksi PKS lainnya langsung turun ke lapangan. Seperti harga telur dipasaran Rp.15 ribu, begitu juga harga bawang merah dan harga beras juga stabil. 

"Kami harap harga ini tetap stabil hingga lebaran selesai nanti, sehingga masyarakat tidak dipusingkan lagi dengan kenaikan harga bahan pokok saat lebaran,"ujarnya.

Pihaknya juga  meminta pemerintah menempatkan informasi melalui TV LED atau papan pengumuman di tempat yang strategis, bahkan kalau perlu harga juga diumumkan di media  dengan tulisan besar sehingga masyarakat mudah membacanya.

Sementara itu Sekertaris Fraksi PKS Jatim, Irwan Setiawan berharap pemerintah tetap mengawasi secara ketat terhadap distributor karena pemicu kestabilan harga itu berangkat dari distributor. 

"Kami harap pemprov juga mengawasi proses distributornya, sehingga harga yang tetap stabil ini tidak terjadi kenaikan atau inflansi harga bahan pokok menjelang lebaran,"ujar irwan yang juga anggota komisi C ini. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni