Fraksi PKS Jatim Dorong Pemprov Awasi Harga Bahan Pokok Dipasaran

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mendorong dan meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim untuk mengawasi ketat harga bahan pokok dipasaran tetap stabil hingga lebaran nanti.

"Sebagai leading sektor yaitu Disperindag agar menjaga stabilitas harga yang saat ini sedang stabil, sehingga saat lebaran nanti tidak terjadi gejolak terkait harga bahan pokok tersebut,"tegas Ketua Fraksi PKS Jatim, Yusuf Rohana di ruang Fraksi PKS Jatim, Senin (5/6).

Bahkan untuk membuktikan harga dipasaran tetap stabil, pihaknya bersama anggota Fraksi PKS lainnya langsung turun ke lapangan. Seperti harga telur dipasaran Rp.15 ribu, begitu juga harga bawang merah dan harga beras juga stabil.

"Kami harap harga ini tetap stabil hingga lebaran selesai nanti, sehingga masyarakat tidak dipusingkan lagi dengan kenaikan harga bahan pokok saat lebaran,"ujarnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah menempatkan informasi melalui TV LED atau papan pengumuman di tempat yang strategis, bahkan kalau perlu harga juga diumumkan di media dengan tulisan besar sehingga masyarakat mudah membacanya.

Sementara itu Sekertaris Fraksi PKS Jatim, Irwan Setiawan berharap pemerintah tetap mengawasi secara ketat terhadap distributor karena pemicu kestabilan harga itu berangkat dari distributor.

"Kami harap pemprov juga mengawasi proses distributornya, sehingga harga yang tetap stabil ini tidak terjadi kenaikan atau inflansi harga bahan pokok menjelang lebaran,"ujar irwan yang juga anggota komisi C ini. (Rofik)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog