Skip to main content

Dibiayai APBN, Pengerjaan Proyek Trem Dimulai Dari Tunjungan

SURABAYA (Mediabidik) - Kepastian keberlanjutan proyek trem Surabaya disampaikan Walikota Surabaya Tri Risma Harini kepada seluruh awak media di ruang kerjanya, Kamis (8/6) kemarin. Pembangunan angkutan massal cepat di Surabaya akan segera dimulai. Bahkan, proyek trem Surabaya untuk jalur utara ke selatan, akan dimulai tahun ini.

Disampaikan Wali Kota Tri Rismaharini, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta kemarin, memunculkan titik terang perihal pembiayaan proyek trem untuk jalur utara-selatan. Bahwa untuk pembiayaan trem mencapai Rp 2,7 triliun yang berasal dari APBN. "Kemarin dirapatkan di Kemenhub kalau untuk trem di Surabaya, mereka sudah punya biayanya dari APBN. Untuk tahun ini baru Rp 100 miliar. Untuk tahun depan akan lebih banyak lagi anggarannya. Saya inginnya tahun ini dikerjakan. Kita tetap kerja sama dengan Kemenhub dan PT KAI untuk utara selatan ini." jelas Risma.
 
Menurut wali kota, untuk pengerjaan proyek trem ini akan dimulai dari Jalan Tunjungan. Untuk loop pertama rute nya dari Tunjungan menuju Joyoboyo. Sementara untuk loop kedua dari Tunjungan ke Jembatan Merah. Terkait ini, wali kota sudah mengintruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengukuran mulai Kamis (8/6) pagi kemarin. Selain itu, sambung wali kota, Pemkot juga masih harus bertemu dengan PT KAI untuk membahas pembangunan depo di Joyoboyo.

Pemkot juga sudah mengantisipasi dampak dari pengerjaan proyek trem di Tunjungan. Utamanya untuk kelancaran arus lalu lintas. Karena memang, ketika pengerjaan proyek trem dimulai, ruas jalan yang biasanya empat ruas, tentunya akan berkurang. "Jadi nanti kalau di Tunjungan dikerjakan, jalurnya kan akan berkurang, itu kita pindah ke Simpang Dukuh. Kami sudah bebaskan yang di jalan Simpang Dukuh untuk pelebaran jalan. Besok pagi kami bongkar bangunan yang dibebaskan. Dinas PU sudah ganti rugi. . Dinas PU juga akan kecilkan berem nya jalur tengah nya Darmo," sambung wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Sementara untuk yang arah timur-barat, wali kota menyampaikan moda yang dikembangkan adalah LRT (Light Rail Transit). Untuk rute timur-barat ini lebih panjang dari yang rute trem utara-selatan. Untuk pengerjaan LRT ini, wali kota menyebut akan membuat usulan untuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). "Yang kita ikutkan KPBU itu yang timur barat. Aku proses dulu sambil menunggu sampai mana yang akan dikerjakan Kemenhub. Tapi sudah ada anggarannya. Mungkin akan lebih murah karena kita pakai LRT. Kalau monorel itu mahal sekali. Kemungkinan ada yang seperti trem tapi bisa naik di tempat-tempat tertentu karena ada viaduk yang kita tidak akan bongkar dan juga ada yang turun," sambung wali kota.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat menambahkan, pertemuan dengan Kemenhub kemarin memberikan titik terang bagi pengerjaan proyek trem di Surabaya meskipun dalam kenyataannya mundur karena kondisi faktor pembiayaan. Meski begitu, selama ini, Pemkot Surabaya telah melaksanakan domain pekerjaan sesuai Memorandum of Understanding (MoU) pada 2015 silam. "Sekarang sudah ada titik terang pembiayaan APBN untuk utara-selatan dan untuk barat-timur skema diusulkan pembiayaan melalui KPBU," jelas Irvan.

Irvan menegaskan, dinas nya sudah memperhitungkan antisipasi penggunaan jalan Tunjungan untuk jalur trem. Yakni dengan pelebaran Jalan Simpang Dukuh. Menurutnya, pelebaran ini akan dikerjakan secara paralel. "Semua program kami apakah jalan pedestrian, trem termasuk depo, berjalan secara paralel. Termasuk park and ride. Kita tidak saling menunggu tapi secara paralel. Untuk antisipasi penggunaan jalan Tunjungan untuk jalur trem, Insya Allah sudah kita hitung manajemen dan rekayasa lalin. Kita alihkan ke genteng kali dan simpang dukuh," jelas Irvan.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni