SURABAYA (Mediabidik) - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyepakati rencana kerja pembangunan tahun anggaran yang direncanakan.
Menurut H Juanedi wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya, program ini menyerap langsung aspirasi dari bawah (masyarakat-red), melalui kelurahan dan kecamatan, kemudian dijadikan usulan kepada SKPD terkait. Kehadiran anggota dewan dalam rapat hanya sebatas sebagai undangan.
"Yang menentukan realisasinya adalah Pemkot, ini memang langsung dari arus bawah, karena pada saat rapat, posisi kami hanya sebatas sebagai undangan saja," ucapnya, Senin (19/6/2017)
Hanya saja, lanjut Junaedi, jika ternyata realisasi usulan itu tidak sesuai dengan keinginan warga, yang dijadikan sasaran pertanyaan justru kami-kami ini, terutama pada saat melakukan reses di lapangan.
"Warga tidak mau tau, apa itu musrenbang dan reses, pokoknya pada saat kami datang, semua pertanyaan ditumpahkan, maka tak jarang kami juga sempat bingung, karena kami memang benar-benar tidak tau, sementara usulan ini tidak bisa lagi dimasukkan ke program reses dewan, karena bisa dobel anggaran," tandasnya.
Politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan, usulan gerobak sampah di wilayah Sememi Benowo, yang ternyat hanya terealisasi 4 gerobak dari 6 gerobak sampah yang menjadi usulan.
"Ini kan persoalan kecil, dan tahapan verifikasinya juga sudah dilakukan oleh SKPD terkait, maka pada saat merealisasikan ke warga, juga harus dibarengi dengan penjelasan, karena jika tidak ya seperti ini, kami yang jadi sasaran tembak," keluhnya. (pan)
Comments
Post a Comment