Skip to main content

Kebut Proyek Trem, Lelang Dimulai Setelah Lebaran

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah akan bergerak cepat setelah lebaran nanti melalui Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan telah menargetkan pengerjaan angkutan massal cepat berupa trem di Kota Surabaya, akan selesai sebelum tahun 2020. Untuk merealisasi target tersebut, beberapa tahapan penyelesaian pengerjaan trem yang akan dibangun dari jalur utara-selatan, siap dikebut. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, Pemkot Surabaya bersama Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga PT KAI, telah bertemu untuk membahas percepatan pengerjaan trem. Pertemuan itu digelar di Balai Kota seusai kunjungan Direktur Jenderal Perkeretapian Kemenhub, Prasetyo Boeditjahjono, menemui Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pada 16 Juni lalu.

"Dari pertemuan tersebut, paling tidak Juli nanti akan mulai digelar lelang trem untuk anggaran yang sudah ada. Untuk lelangnya, mereka (Kemenhub) yang melaksanakan. Kami (Pemkot) nggak tahu," tegas Agus Sonhaji,Rabu (21/6). 

Menurut Agus Sonhaji, proses lelang tersebut kemungkinan memakan waktu 1,5 bulan. Berikutnya, setelah didapat pemenang dan tanda tangan kontrak, pemenang lelang akan melakukan pengecekan lapangan (cek fisik) untuk pengerjaan pemasangan rel. "Lelang paling lama 1,5 bulan. Jadi kemungkinan September sudah bisa pasang rel nya. Meski nggak seluruhnya, mungkin sekitar 4-5 kilometer dulu," jelas pejabat alumnus ITS ini.

Untuk pemasangan rel trem ini, Agus menyampaikan rencananya akan mengoptimalkan median jalan dari mulai titik 11.450 di Jalan Tunjungan sebagai titik awal pengerjaan trem. Dia optimistis, pemasangan rel nantinya tidak akan terlalu menganggu kelancaran arus lalu lintas. "Pak Irvan (Kadishub) nantinya juga akan melakukan pengaturan dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Intinya agar bagaimana lalu lintas tidak terganggu," jelas Agus Sonhaji.

Selama menunggu progres lelang, Agus menegaskan bahwa Pemkot juga akan terus bergerak. Fokus Pemkot adalah menuntaskan pengerjaan fisik. Semisal pelebaran jalan di Simpang Dukuh yang nantinya diplot untuk pengalihan arus lalu lintas dari arah Jalan Gemblongan-Jalan Genteng Kali menuju Jalan Gubernur Suryo. "Fokus Pemkot menuntasan fisik jalannya. Nantinya lebar jalannya akan seperti Jalan Tunjungan," sambung mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretapian, Prasetyo Boeditjahjono menyampaikan, pengerjaan trem di Surabaya diharapkan bisa selesai sebelum tahun 2020. Menurutnya,  pengerjaan proyek trem akan dibangun pemerintah pusat. Sementara PT KAI akan bertindak sebagai operator yang mengoperasikan trem. Perihal pendanaan, Prasetyo menyebut pembangunan tahun ini memakai anggaran dari pemerintah pusat (APBN). Untuk tahun 2017 ini, anggaran yang baru dianggarkan sebesar Rp 100 miliar. (pan)

"Untuk pendanaan 2017 ini dapatnya seperti itu, tapi nanti sambil jalan bisa kita selesaikan. Sudah banyak skema pembiayaan yang bisa diterapkan. Bu Risma ini sudah ke Jakarta beberapa kali, rapat dengan kami (Kemenhub) dan juga Kementerian Keuangan," jelas alumnus pasca sarjana UGM Yogyakarta ini. (*)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni