Skip to main content

Kebut Proyek Trem, Lelang Dimulai Setelah Lebaran

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah akan bergerak cepat setelah lebaran nanti melalui Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan telah menargetkan pengerjaan angkutan massal cepat berupa trem di Kota Surabaya, akan selesai sebelum tahun 2020. Untuk merealisasi target tersebut, beberapa tahapan penyelesaian pengerjaan trem yang akan dibangun dari jalur utara-selatan, siap dikebut. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, Pemkot Surabaya bersama Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga PT KAI, telah bertemu untuk membahas percepatan pengerjaan trem. Pertemuan itu digelar di Balai Kota seusai kunjungan Direktur Jenderal Perkeretapian Kemenhub, Prasetyo Boeditjahjono, menemui Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pada 16 Juni lalu.

"Dari pertemuan tersebut, paling tidak Juli nanti akan mulai digelar lelang trem untuk anggaran yang sudah ada. Untuk lelangnya, mereka (Kemenhub) yang melaksanakan. Kami (Pemkot) nggak tahu," tegas Agus Sonhaji,Rabu (21/6). 

Menurut Agus Sonhaji, proses lelang tersebut kemungkinan memakan waktu 1,5 bulan. Berikutnya, setelah didapat pemenang dan tanda tangan kontrak, pemenang lelang akan melakukan pengecekan lapangan (cek fisik) untuk pengerjaan pemasangan rel. "Lelang paling lama 1,5 bulan. Jadi kemungkinan September sudah bisa pasang rel nya. Meski nggak seluruhnya, mungkin sekitar 4-5 kilometer dulu," jelas pejabat alumnus ITS ini.

Untuk pemasangan rel trem ini, Agus menyampaikan rencananya akan mengoptimalkan median jalan dari mulai titik 11.450 di Jalan Tunjungan sebagai titik awal pengerjaan trem. Dia optimistis, pemasangan rel nantinya tidak akan terlalu menganggu kelancaran arus lalu lintas. "Pak Irvan (Kadishub) nantinya juga akan melakukan pengaturan dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Intinya agar bagaimana lalu lintas tidak terganggu," jelas Agus Sonhaji.

Selama menunggu progres lelang, Agus menegaskan bahwa Pemkot juga akan terus bergerak. Fokus Pemkot adalah menuntaskan pengerjaan fisik. Semisal pelebaran jalan di Simpang Dukuh yang nantinya diplot untuk pengalihan arus lalu lintas dari arah Jalan Gemblongan-Jalan Genteng Kali menuju Jalan Gubernur Suryo. "Fokus Pemkot menuntasan fisik jalannya. Nantinya lebar jalannya akan seperti Jalan Tunjungan," sambung mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretapian, Prasetyo Boeditjahjono menyampaikan, pengerjaan trem di Surabaya diharapkan bisa selesai sebelum tahun 2020. Menurutnya,  pengerjaan proyek trem akan dibangun pemerintah pusat. Sementara PT KAI akan bertindak sebagai operator yang mengoperasikan trem. Perihal pendanaan, Prasetyo menyebut pembangunan tahun ini memakai anggaran dari pemerintah pusat (APBN). Untuk tahun 2017 ini, anggaran yang baru dianggarkan sebesar Rp 100 miliar. (pan)

"Untuk pendanaan 2017 ini dapatnya seperti itu, tapi nanti sambil jalan bisa kita selesaikan. Sudah banyak skema pembiayaan yang bisa diterapkan. Bu Risma ini sudah ke Jakarta beberapa kali, rapat dengan kami (Kemenhub) dan juga Kementerian Keuangan," jelas alumnus pasca sarjana UGM Yogyakarta ini. (*)


Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
136 comments
Read more