Skip to main content

Jelang Idul Fitri, Dewan Minta Pemkot Antisipasi Kedatangan PMKS Dari Luar Daerah

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk mengantisipasi kedatangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni pengemis, gelandangan dan anak gelandangan dari luar Surabaya menjelang Hari Raya Idul Fitri, Ketua DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota (pemkot) Surabaya melalui dinas khususnya Dinas Sosial, Satpol PP dan Linmas agar rutin melakukan pengawasan dan penertiban.

"Satpol PP dan linmas harus melakukan pengawasan. Bila perlu gencar melakukan penertiban," kata Ketua DPRD Surabaya Armuji di Surabaya, Rabu (7/6).

Menurut dia, pengawasan yang perlu dilakukan Satpol PP dan linmas yakni di sejumlah masjid besar maupun kawasan lain yang kerapkali menjadi jujukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Selain pengawasan, lanjut dia, Pemkot Surabaya harus mengoptimalkan penertiban para pengemis, gelandangan dan anak jalanan. "Jika mereka yang berhasil ditertibkan bukan warga Surabaya, tentunya harus dikembalikan ke daerahnya masing-masing," katanya. 

Dinas Sosial Surabaya sebelumnya menyatakan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sudah dilakukan secara simultan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya, di antaranya Kelurahan, Kecamatan, Satpol PP dan lainnya.
  
Kepala Dinas Sosial Surabaya Supomo sebelumnya mengatakan apabila Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  yang terjaring adalah warga Surabaya, pihaknya akan melakukan pembinaan, dengan memberikan berbagai treatmen, seperti pelatihan maupun memberi beasiswa. 

Sementara, jika anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terjaring berasal dari luar kota, pihaknya akan memulangkan ke daerah asal masing-masing. Namun, sebelum pemulangan mereka ditempatkan di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos)  Keputih.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni