Skip to main content

Bersama Direktur SS, Risma Tinjau Koridor Coworking Spacel

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Direktur Suara Surabaya (SS) Wahyu Widodo dan Yansen Kamto,  Chief Executive KIBAR meninjau Koridor coworking space yang dibangun di area kawasan gedung Siola pada Minggu (4/5/2017). Koridor Coworking berguna untuk menampung puluhan anak muda yang berkecimpung dalam dunia kolaborasi industri kreatif. 

"Koridor coworking space ini nantinya akan dibuka 24 jam sama seperti command center. Ini memang belum jadi karena gak sampai sebulan persiapan, ndadak sekali apalagi sudah 10 tahun gak ditempati. Silahkan ajak teman-temanmu dari luar kota untuk berkolaborasi di industri kreatif, tetapi harus terkontrol dan terdata," kata Tri Rismaharini.

Wali Kota perempuan pertama di kota Pahlawan itu menyebutkan, untuk peralatan nantinya akan dilengkapi seperti bila tidak mempunyai laptop akan disediakan komputer yang dapat dipakai.

Risma juga menyampaikan, nantinya seluruh kepala satuan kerja perangkat dinas (SKPD) diminta akan datang setiap bulannya untuk mengurus kesemuanya. Mulai dari pengurusan perijinan, merk hingga hak paten dari industri kreatif yang telah dibuat.

Selain itu, bila mencari investor, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga berupaya membantunya. Risma menyebut, bila diluar negeri, untuk investor biasanya mereka mencarinya sendiri tanpa peran dari pemerintah. 

"Remaja akan menyesal bila tidak bergerak. Kuncinya adalah kolabarosi dan gotong royong. Kalau itu kalian lakukan maka kalian akan bisa dan cepat sekali menguasai industri kreatif," ujarnya sambil menyebutkan jika nantinya atap ruangan dibuat terlihat tiang dan instalasi lampu agar ada motto tidak pernah selesai untuk terus berkarya.

Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut menyebutkan jika Pemkot diuntungkan dengan adanya Koridor coworking space tersebut. Nantinya akan menjadi tempat membuat prototipe. Selain itu juga dapat dijadikan langkah pengentasan jumlah pengganguran dan menjadikan para remaja untuk mempunyai usaha sendiri. 

Pemkot Surabaya hanya mengantarkan mereka untuk mau berkolaborasi. Di Inggris saja, menurut Risma, warga sejak kecil sudah dilatih kolaborasi industri kreatif.

"Ke depan akan lebih besar persaingan industri kreatif yang gak akan habis hingga hari kiamat kelak. Lihat saja, saya gak bisa lihat punggung sendiri. Butuh orang lain untuk melihat dibelakang saya. Itulah gunanya kolaborasi. Percayalah bila kalian konsisten, Tuhan akan membantu kalian," kata Risma.

Yansen Kamto mengatakan, untuk kali ini bagi para remaja yang akan berniat bergabung untu mendaftar terlebih dahulu sebelum nantinya akan dimulai pada 10 November.

"Yang sudah daftar akan dikirim email pemberitahuan dari sini karena kami mencari sosok yang mau berkarya, mempunyai banyak solusi dan tidak mau mencari kekayaan sendiri. Nanti akan ada pelatihan disini," kata Yansen.

Wahyu Widodo mengatakan jika Pemkot Surabaya sudah banyak membantu. Sebuah bisnis akan berjalan bila ada yang membutuhkannya. "Start up berbasis teknologi. Mari fikirkan bersama agar Indonesia maju ke depan. Kuncinya adalah kolaborasi dan bekerjasama," kata Wahyu.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni